MALANGTIMES - Kasus konfirmasi positif covid-19 di Kota Malang terus mengalami peningkatan. Bahkan, tercatat ada beberapa penambahan Klaster baru yang kini terus menjadi perhatian. Salah satunya seperti wilayah Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Wilayah tersebut menjadi salah satu kemunculan klaster baru Covid-19 di Kota Malang. Tepatnya, di Jl Jaksa Agung Suprapto Gang 1, RT. 11/RW. 02, yang kedapatan sekitar 16 warga terkonfirmasi positif Covid-19.
Baca Juga : BOR Rumah Sakit Capai 80 Persen, Satgas Covid Jember Siapkan Tenda Darurat dan Hotel
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji pun melakukan kunjungan ke posko Covid-19 guna mengetahui kondisi di lokasi langsung. Menurut pantauannya, saat ini wilayah tersebut melakukan lockdown lokal guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih meluas.
Berdasarkan tinjauannya, hingga saat ini dikatakan Bayu koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang amatlah kurang. Dalam hal ini khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang. "Belum ada koordinasi para relawan maupun Masyarakat terdampak. Relawan bergerak swadaya, tidak ada anggaran dari pemkot," ujarnya.
Hingga kini, kata Bayu, masyarakat juga belum mendapat berbagai sarana prasarana penunjang. Seperti kebutuhan sembako untuk sehari-harinya. Namun, warga setempat bersama kelurahan mengadakan penggalangan dan secara mandiri ke setiap RW untuk membantu warga yang mengalami lockdown tersebut.
"Masyarakat juga mengeluhkan kesulitan mencari ambulance untuk membawa warga yang positif untuk ke rumah sakit lapangan," imbuhnya.
Karenanya, politisi PKS ini mendorong Pemkot Malang untuk segera berkoordinasi dengan warga setempat. Sehingga, penanganan pencegahan Covid-19 bisa berjalan optimal.
Baca Juga : Hari Pertama PPKM Darurat di Kota Malang, 50 Warung Dapat Teguran
Lebih jauh dia menjelaskan, dengan diaktifkannya posko relawan Covid-19, sebagaimana mestinya, Pemkot Malang didorong untuk juga mengalokasikan anggaran khusus yang memadai sebagai operasional kegiatan di setiap wilayah.
Apalagi dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, kiranya pemerintah memperhatikan betul nasib warga terdampak.
"Optimalkan saja dana BTT (Belanja Tak Terduga) ini yang sudah di anggarkan untuk keperluan PPKM Darurat ini, sehingga menekan penyebaran Covid-19. Jadi, di SE no 35 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19, bukan hanya menekankan larangan dan sanksi semata tapi juga bagaimana penanganan dampak sosial ekonomi bagi warga terdampak," pungkasnya.
