SUMENEPTIMES - Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Advokasi Masyarakat (FAM) Sumenep menggelar aksi demo di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.
Mereka memprotes soal adanya indikasi kecurangan pada proses pendaftaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep.
Baca Juga : Fadli Zon Positif Covid-19, Begini Kondisinya
Berdasarkan keterangan mereka, kinerja dari panitia Pilkades di desa setempat tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mulai dari pendaftaran bakal calon kapala desa (bacakades) hingga memasuki proses penetapan calon.
"Ada hal yang tidak baik di desa kami (Desa Payudan Daleman, red). Sebab kita menduga ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia," kata kordinator lapangan (Korlap) aksi, Robi NR, Senin (31/5/2021).
Kecurangan itu, kata dia, diduga sengaja dilakukan pihak panitia dengan meloloskan salah satu bacakades yang tidak memenuhi syarat. Seperti tidak lolos administrasi dan diduga memalsukan dokumen.
Bahkan, Ia juga menuding bacakades yang diduga memalsukan dokumen tersebut, tidak pernah menjadi perangkat desa di Dusun Jelinan tahun 2016.
"Waktu itu Kadus (Kepala Dusun) atas nama Adam Malik masih sah menjadi perangkat desa dengan Surat Keterangan (SK) Nomor 02-01-2015/188/01/Kep/435.410.110/2015," tegasnya.
Untuk itu, mereka menuntut pihak DPMD setempat memberikan fasilitas persoalan tersebut. Sebab, diakuinya, proses yang telah dilalui dengan pihak panitia dengan camat setempat tak membuahkan hasil.
"Tolong fasilitasi kami, kami meminta panitia transparan mengeluarkan data semua bacakades yang telah resmi mendaftar. Agar masyarakat nantinya nyaman memilih calon pemimpinnya," pinta dia mengakhiri.
Baca Juga : Kembali Digugat, Kini Google Disebut Persulit Pengaturan Privasi Pengguna
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumenep Moh. Ramli mengaku telah memfasilitasi semua aduan masyarakat desa setempat mengenai persoalan yang sedang terjadi.
"Panitia ditingkat kabupaten sejak seminggu lalu telah memfasilitasi problem yang terjadi dengan memanggil pihak BPD setempat," ucapnya.
Disinggung perihal adanya dugaan pemalsuan dokumen salah satu bacakades, Ramli mengarahkan massa aksi langsung mengklarifikasi kebenarannya ke pihak desa.
"Kalau pun nanti ditemukan adanya pemalsuan dokumen perangkat desa sebagaimana yang disangkakan, kami mendukung masyarakat mengawalnya sampai ke ranah hukum," tukasnya.
