free web hit counter
Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Ruang Mahasiswa

“Apakah Seluruhnya Kesalahan Pemerintah?”

Kemiskinan di Masa Pandemi

Penulis : Bidriyah Anzella Rachmadiniyah - Editor : Dede Nana

31 - May - 2021, 20:44

Placeholder
Suasana pemukiman kumuh padat penduduk di bantaran sungai Kapuas, Kalimantan Barat, Rabu (10/6/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasikan bahwa jumlah warga miskin di Indonesia meningkat hingga lebih dari 2,7 juta jiwa per Juni 2020.

Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Namun, dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut mengapa seringkali Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang? Tidakkah kekayaan alam ini menjadi anugerah terbesar yang tidak dimiliki oleh semua negara yang ada di dunia? 

Hal tersebut bisa kita jawab dengan cara bahwa tidak hanya kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk menjadikan suatu negara itu menjadi negara maju. Namun juga kualitas penduduk yang ada di dalamnya juga sangat mempengaruhi kemajuan suatu negara. 

Baca Juga : Besok, Masa Pengetatan di Kabupaten Malang Berakhir

Kualitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni tingkat pendidikan, pendapatan penduduk, dan tingkat kesehatan penduduk. Apabila dilihat dari faktor-faktor tersebut, Indonesia masih dikatakan jauh dari kriteria negara maju, ditambah dengan tingkat kemiskinannya yang tergolong masih sangat tinggi.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketidakmampuan tersebut menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti kesehatan dan pendidikan. Apabila kita lihat kondisi perekonomian Indonesia, kemiskinan kerap terjadi di negara ini. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada masa pandemi Covid-19 ini jumlah warga miskin di Indonesia meningkat hingga lebih dari 2,7 juta jiwa dan merupakan kenaikan angka kemiskinan pertama dalam tiga tahun terakhir (dilansir dari laman BBC Indonesia). 

Peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan karena kebijakan pandemi yang tidak tegas di awal dan upaya untuk memulihkan kondisi perekonomian seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurunnya kondisi perekonomian ini tidak hanya melanda Indonesia, melainkan negara lain yang juga sedang berjuang untuk melawan dampak Covid-19 yang telah terjadi sejak bulan Januari tahun lalu. Dampak dari pandemi ini melanda banyak kalangan masyarakat dari kalangan atas hingga bawah.

Selain itu, akibat pandemi Covid-19 ini menyebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran oleh sejumlah perusahaan yang mengalami krisis akibat pandemi, yang mana telah menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia. Perusahaan tersebut mengalami krisis akibat berkurangnya investasi yang disebabkan oleh permintaan yang menurun drastis selama masa pandemi. Selama itu berkurangnya pasokan dan profit pendapatan yang tidak pasti mengakibatkan beberapa perusahaan melakukan PHK sebagai upaya untuk meminimalisir krisis yang sedang dialaminya. 

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa pada tahun 2020 lalu, diperkirakan lebih dari 90 persen negara berkembang dan negara maju mengalami pertumbuhan perkapita yang mengarah ke arah negatif. Hal itu menjadi dampak buruk bagi negara yang warga negaranya mayoritas bekerja di sektor informal seperti Indonesia. Akibat dari krisis ini, hampir seluruh hasil usaha pemerintah untuk menangani kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir seolah-olah telah terhapus.

 Meskipun begitu, pemerintah telah menyatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan telah sangat menekan angka kemiskinan yang terjadi, serta akan terus memberikan bantuan sosial seraya memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian Indonesia. 

Dilansir dari Laman BBC Indonesia, Kementerian Keuangan mengklaim bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menahan angka kemiskinan. 

Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Fabrian Kacaribu juga telah mengatakan bahwa Program PEN sepanjang tahun 2020 diperkirakan telah mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang yang menjadi anggota miskin baru. 

Peneliti Ekonomi Universitas Indonesia, Teguh Dartanto juga telah sepakat dengan klaim sosial tersebut, meskipun beliau menyamakan bantuan sosial tersebut hanya seperti pereda nyeri bukan sebagai penyembuh penyakit. Dapat kita lihat, begitu kompleksnya isu kemiskinan ini, membuatnya menjadi isu yang sangat riskan dan membutuhkan penanganan paling cepat.

Baca Juga : Ada Milik Rano Karno, Museum NMC Koleksi 200 Motor Klasik

Agaknya apakah kemiskinan ini seluruhnya merupakan kesalahan pemerintah? Menurut saya tidak bisa kita menyalahkan pemerintah sepenuhnya. Meskipun kemiskinan di era pandemi ini terjadi akibat tidak tegasnya pemerintah pada masa awal pandemi, namun mereka telah mengupayakan kesejahteraan rakyatnya pada masa pandemi ini. 

Hal itu dapat kita lihat dengan usaha pemerintah dalam memberikan bantuan sosial untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, disebutkan pula dalam Laman BBC Indonesia, pemerintah tengah fokus menggerakkan ekonomi, salah satunya dengan memberi bantuan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Mengapa UMKM? 

“Hal itu dikarenakan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang meningkat tajam hanya bisa menggunakan UMKM sebagai solusi penyelesaiannya” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan. 

Rully mengatakan, bahwa pemerintah akan berupaya keras untuk mempermudah izin UMKM dan membuka akses pembiayaan yang lebih mudah untuk para pengusaha. Sejauh ini telah tercatat sebanyak 64 juta unit UMKM di Indonesia, serta jumlahnya yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran dalam negeri akibat pandemi Covid-19. Melalui Program PEN, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 187 Triliun untuk pengembangan UMKM di tahun 2021. 

Kesalahan pemerintah di awal pandemi menurut saya bisa dibayar dengan usahanya dalam mewadahi dan mendorong masyarakat untuk bangkit melalui pemberdayaan UMKM dan pemberian bantuan sosial. Inilah saatnya kita sebagai masyarakat Indonesia bangkit, tidak terus terbawa arus kemiskinan akibat pandemi Covid-19. 

Pandemi ini bisa kita lihat sebagai peluang untuk membuka usaha agar bisa keluar dari jeratan kemiskinan sekaligus membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Kita sebagai Negara yang berlandaskan persatuan, sesungguhnya sangat mampu menjadi negara yang kuat dalam melawan pandemi Covid-19. Bersama kita lawan kemiskinan dengan memberdayakan UMKM dan memajukan ekonomi lokal dengan membeli produk-produk dalam Negeri. Bersama kita pasti Bisa! 


Topik

Ruang Mahasiswa



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Bidriyah Anzella Rachmadiniyah

Editor

Dede Nana