INDONESIATIMES - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendadak menjadi sorotan di tengah konflik Palestina dan Israel. Pasalnya, PKS telah menggaungkan label "zionis nusantara"
Label tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW). Akibatnya, PKS harus menerima kritikan keras dari beberapa pihak.
Baca Juga : Beredar Foto BTS Terbaru F4 Thailand, Boys Over Flowers Siap Rilis Agustus 2021
Setidaknya, ada 2 partai yang "menghujani" kritik ke PKS. Kedua partai itu ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem.
Seperti diketahui, zionis nusantara ini disampaikan HNW saat mengungkapkan keprihatinannya atas kemunculan kelompok/individu di Indonesia yang mendukung agresi militer Israel ke Palestina. Menurut HNW, kelompok/ individu yang mendukung Israel kerap disebut sebagai zinonis nusantara.
"Gaung penolakan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan oleh Israel atas Palestina, selalu terdengar jelas dari Indonesia. DPR, MPR, BKSAP, PBNU dan Muhammadiyah sudah membuat pernyataan penolakan yang keras," ujar HNW dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (18/5/2021).
"PKS bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden AS Joe Biden yang merupakan pendukung utama Israel. Agar penjajahan dan pelanggaran HAM oleh Israel terhadap bangsa Palestina sejak tahun 1948, jauh-jauh hari sebelum lahirnya HAMAS itu, bisa dikoreksi, dihentikan dan diberikan sanksi," tambahnya.
Tak cukup sampai disitu, elite PKS lainnya seperti Mardani Ali menjelaskan siapa zionis nusantara itu. Ia mengatakan jika sebutan tersebut dikaitkan dengan pihak yang mendukung serangan Israel terhadap Palestina.
"Sebutan zionis nusantara ditujukan pada mereka yang mendukung Israel padahal tahu kezaliman Israel. Konstitusi kita mengamanahkan untuk meneguhkan prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa," kata Mardani.
Munculnya istilah itu lantas membuat PKB secara gamblang mengkritik PKS. PKB menilai pelabelan zionis nusantara ini sama saja dengan mencampuradukkan yang benar dengan yang tidak.
"Pelesetan ngaco, mencampurkan yang benar dengan yang batil," tegas Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid.
PKB lantas juga mengucap pesan kepada PKS agar pihaknya jangan asal menuduh. Sebab, PKB melihat isu konflik Israel dengan Palestina ini justru digunakan oleh oknum-oknum untuk kepentingan tertentu.
"Tidak usah sibuk tuduh-tuduh dan bikin label," ujarnya.
Lebih lanjut, Jazilul mengatakan jika kenyataannya bukankah ada juga sebagian dari partai politik yang ambil panggung dengan isu Palestina. Dalam UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa penjajahan dalam bentuk apa pun di dunia ini harus dihapuskan.
PKB lantas menegaskan Indonesia harus tegas menolak apa pun bentuk penjajahan. "Konstitusi kita menolak setiap penjajahan di muka bumi. Kita bangsa Indonesia mesti tegas menolak-melawan segala bentuk agresi dan penjajahan," tuturnya.
Sementara NasDem menilai jika pelabelan zionis nusantara ini bukan tindakan yang bijaksana. NasDem bahkan menganggap PKS terlalu tendensius.
"Tidak bijaksanalah kalau kemudian kita melahirkan istilah-istilah baru, zionis nusantara, mengkafirkan orang dan lain-lain. Itu terlalu tendensius," kata Waketum NasDem Ahmad Ali.
Yang perlu diingat, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam menyikapi sebuah konflik, termasuk antara Israel dan Palestina. Jangan sampai antarwarga jadi saling tuding karena berbeda pandangan.
"Saya secara pribadi tidak sepakat dengan stigma-stigma seperti itu. Nanti akan muncul pengotak-ngotakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia," terangnya.
Ali juga mengatakan hal ini tidak bisa kemudian hanya karena persoalan sikap pribadi, perbedaan sikap pribadi, kemudian menstigmakan orang suatu hal yang buruk. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rupanya juga ikut menyoroti label zionis nusantara oleh PKS tersebut.
Baca Juga : Pemanfaatan Fasum dan Aset Daerah di Tulungagung Harus Melalui Kajian Teknis
Namun sikap PPP berbeda dengan PKB dan NasDem. Partai berlambang ka'bah tersebut tak mempersoalkan pelabelan zionis nusantara.
Yang ditegaskan oleh PPP ialah kelompok yang menggunakan label nusantara tidak bisa disimpulkan sebagai zionis.
"Namanya pelabelan kan biasa saja, karena faktanya ada pihak-pihak yang pro Israel. Tapi bukan berarti yang pakai label nusantara itu zionis nusantara. Kan ada juga misalnya da'i nusantara, tidak sama dengan zionis nusantara," papar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.
Menurut PPP, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat jika yang dilakukan Israel kepada Palestina merupakan tindakan yang tidak benar. Jika merujuk UUD 1945, PPP menyebut, membela Israel sama saja dengan melanggar konstitusi.
"Konstitusi pembukaan UUD 1945 menyatakan, 'kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan'. Maka WNI yang masih menghujat Palestina dan membela Israel itu melanggar konstitusi," jelas Baidowi.
Diduga sebagai panggung politik PKS
Pelabelan 'zionis nusantara' dinilai sebagai langkah PKS yang membuat panggung politik nasional di balik konflik Israel dan Palestina.
Dugaan panggung nasional ini diungkapkan oleh pakar politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin.
Ujang awalnya menanggapi terkait labeling zionis nusantara yang dinilai tidak tepat disampaikan.
"Jika ada individu atau sekelompok orang yang mendukung serangan teroris Israel ke Palestina itu bukan berarti dia atau mereka itu zionis nusantara. Dia atau mereka itu tak paham dan tak mengerti soal Palestina," ujar Ujang.
Lebih lanjut, ujang mengatakan jika labeling zionis nusantara memang kurang tepat dituduhkan pada orang atau kelompok orang yang mendukung serangan Israel.
"Tepatnya ya oknum saja. Oknum rakyat yang tak mengerti atas persoalan Palestina," lanjutnya.
Ujang lantas menganggap penggunaan label zionis nusantara ini semakin menunjukkan dugaan bahwa PKS tengah memainkan isu di balik konflik Israel dan Palestina. Menurutnya isu Palestina ini seharusnya tak dijadikan isu politik untuk elektoral.
Ujang juga tak membantah PKS memang berjuang untuk Palestina. Kendati demikian, menurutnya PKS juga sekaligus membuat panggung untuk kepentingan elektoral.
"Mungkin PKS menyelam sambil minum air. Berjuang untuk Palestina, sekaligus menjadikan panggung untuk mengerek elektoral," cetusnya.
