PAMEKASANTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Jawa Timur laksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Moniv) program pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (28/4/2021).
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, rakor terintegrasi ini sebagai upaya mencegah korupsi dan juga mendorong tata kelola pemerintah yang baik khususnya di Kabupaten Pamekasan. “Kami ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Terbebas dari namanya korupsi,” kata Bupati saat sambutan di Pendopo Ronggo Sukowati.
Baca Juga : Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemkab Trenggalek Garap 100 Desa Wisata
Mantan Anggota DPRD Jatim ini mengatakan, sosialisasi tersebut sangat penting dilakukan bagi dirinya beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pamekasan. Supaya di masa kepemimpinannya Pamekasan menjadi kabupaten yang bersih dan bisa berdaya saing dengan kabupaten maju lainnya.
Apalagi, saat ini pihaknya mempunyai lima program prioritas utama untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Pamekasan. Sehingga, pengawasan dan sosialisasi dari KPK memang harus dilakukan.
“Alhamdulillah reformasi birokrasi yang kita lakukan sebelum 100 hari kerja, sudah punya mall pelayanan publik. Hal itu untuk terus memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat,” tambahya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Jatim KPK Septa Adhi Wibawa mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan di bawah kepemimpinan Bupati Baddrut Tamam. Sebab tata kelola di beberapa bidang dianggap bersih dan terbebas dari korupsi.
Baca Juga : Pemkab Banyuwangi Gelar Peringatan Nuzulul Quran dan Hataman Akbar
“Kedatangan kami ke sini untuk memonitoring tata kelola pemerintahan. Untuk mencegah tindak pidana korupsi. Alhamdulillah di Pamekasan terkelola pemerintahan cukup baik,” tutupnya.
