MALANGTIMES - Syiar Ramadan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, turut menghadirkan narasumber kepala dearah. Dia adalah Bupati Lumajang Thoriqul Haq atau yang lebih akrab dikenal dengan Cak Thoriq.
Dalam diskusi Syiar Ramadan, bupati Lumajang itu menyampaikan bahwa peran sebuah perguruan tinggi begitu dibutuhkan oleh kepala daerah. Pemerintah sebagai best practice problematika di masyarakat harus merespons dengan kebijakan yang tepat sasaran.
Baca Juga : Tim Gabungan Gelar Razia, Amankan Puluhan Botol Minol di Dua Tempat Tak Berizin
Namun berkenaan dengan problematika dan dinamika itu, tentunya dalam perumusan kebijakan tidak bisa serta merta dibuat. Terdapat tahapan-tahapan penting yang melibatkan pihak lainnya atau ahli yang itu guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
"Siapa yang bisa mengukur kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Berkenaan itu, di sinilah perlunya perguruan tinggi, perlunya kampus. Perlunya akademisi yang bisa mengukur kalau kami berkebijakan ini, apa dampaknya, apa efeknya," ungkapnya.
Menurut Cak Thoriq, kampus harus hadir dan menjadi tolok ukur agar kebutuhan masyarakat bisa sinkron dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Sehingga, gagasan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat sesuai atau tidak berada di luar kehendak atau kebijakan yang menyimpang dari aturan.
"Jadi, perguruan tinggi penting bagi kami. Lumajang kalau mau mendesain darah industri nggak mungkin. Kita tak punya akses sebagimana kota besar yang sarana fasilitas industri lebih memadai. Karena itu, saya juga harus buat telaah. Kalau mikir sendiri tentunya nggak bisa, kupluk,e miring. Nah karena itu butuh kampus," paparnya.
Lebih lanjut dijelaskan, jika pola pikir pemerintah tak seiring dengan kampus, arah kebijakan tak akan tepat sasaran. Sehingga, jika hal itu terjadi, akan sangat disayangkan keberadaan pemerintah.
Cak Thoriq melanjutkan, seharusnya pemerintah daerah punya bapak asuh sebuah perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi mempunyai anak asuh pemerintah daerah. Hal itu bisa diwujudkan pada satu atau dua hal problematika, seperti ekonomi ataupun yang lainnya.
"Kalau begitu, misalnya ekonomi, maka kami perlu pendampingan fakultas ekonomi. Supaya problematika ekonomi masyarakat itu didetailkan betul agar dalam penyusunan kebijakan benar-benar tepat sasaran" bebernya.
Baca Juga : Miris, Potongan Ibu Jari Korban Tertinggal di TKP Penganiayaan Kakek Nenek Asal Tulungagung
Rektor UIN Maliki Malang Prof Abdul Haris, menambahkan, perguruan tinggi memamg dibutuhkan oleh kepala daerah dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi membutuhkan masukan untuk memberikan masukan kepada perguruan tinggi.
"Sehingga bila ada waktu, bisa sekali-kali kepala daerah menjadi dosen. Untuk berbagi atau sharing pengalaman dalam mengaplikasikan kebijakan di masyarakat," pungkasnya.
