INDONESIATIMES - Pada Rabu (21/4/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan beberapa kegiatan kunjungan kerja. Berdasarkan informasi yang dikirim Sekretariat Kabinet RI melalui email JatimTIMES Network, kegiatan ini merupakan serangkaian kunjungan kerja Jokowi ke lokasi panen padi di Indramayu serta kawasan industri di Batang, Jawa Tengah.
Selain itu, terdapat pula berita dari kementerian/lembaga. Yakni berita dari Kemenkeu mengenai sektor UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang mampu menghasilkan lebih dari 60 persen PDB Indonesia, dari Kemensos yang menyalurkan bansos tunai PKH sebesar Rp 6,53 triliun pada April 2021, serta dari Kemendagri yang menerbitkan Instruksi Pelaksanaan PPKM Mikro di 25 Provinsi.
Baca Juga : Periode Larangan Mudik Diperluas, Berikut Aturan Resmi dari Satgas Covid
Kegiatan Jokowi diawali pada pagi Rabu (21/4/2021). Dia datang ke Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Indramayu. Jokowi melakukan perjalanan darat dari Isntana Kepresidenan Bogor pukul 07.00 WIB.
Bersama rombongan, Jokowi tiba pukul 10.00 WIB untuk melakukan peninjauan dan berdialog dengan petani setempat. "Saya melihat, pertama hasil panen bagus, bisa mencapai 7-8 ton. Kemudian yang kedua, harga gabahnya juga sudah naik, Rp4.200. Ini juga bagus," ujar presiden dalam keterangan pers usai peninjauan.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso.
Agenda Jokowi pun dilanjutkan untuk menuju Kawasan Industri Terpadu Batang yang berlokasi di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di sana Jokowi melakukan peninjauan perkembangan pembangunan kawasan industri.
“Ini adalah kawasan industri di Batang yang nantinya akan dikerjakan seluas 4.300 hektare. Sekarang telah disiapkan dan hampir selesai 450 hektare yang akan dipakai untuk investasi-investasi, terutama yang berkaitan dengan teknologi,” ujar presiden usai peninjauan.
Kunjungan ini, sambung Jokowi, dilakukan untuk mengecek kesiapan Kawasan Industri Terpadu Batang yang pada Mei mendatang akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk industri kaca.
Berita Kementerian
Perlu diketahui, saat ini pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Sektor ini tercatat mampu menghasilkan lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Menilik potensi yang luar biasa besar, pemerintah memberikan berbagai dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas dari penjual lokal menjadi penyuplai produk global.
“Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak terjangkau. Melalui berbagai upaya, maka usaha kecil menengah Indonesia diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global”, ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada acara Konferensi 500.000 Eksportir Baru secara virtual, Selasa (20/04/2021).
Baca Juga : Dalam Pengawasan Rutin Disnaker Provinsi Jawa Timur, PT. Wage Karya Wahyu Lestari sudah Punya Ahli K3
Dalam rangka mempermudah UMKM menembus pasar global, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai negosiasi free trade agreement (FTA) untuk menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar-pasar dunia. Pemerintah juga terus berupaya menyederhanakan aturan perizinan untuk memastikan kemudahan UMKM mengurus legalitas dari kegiatan usahanya, sehingga perizinan berlapis dan biaya sertifikasi dapat diminimalisir.
Selain itu, pemerintah menurunkan suku bunga untuk usaha kecil-menengah dengan harapan dapat membuka akses pembiayaan perbankan melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pendampingan dan pelatihan melalui Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi UMKM, hingga pemerintah daerah.
Sementara, Kemensos telah menyalurkan bantuan PKH tahap II senilai Rp 6,53 triliun. “Pencairan bantuan ini untuk tahap II, kebetulan Bulan April, jadi bertepatan dengan awal puasa,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dikutip dari laman Kemensos, Rabu (21/04/2021).
Risma mengungkapkan, pemberian bansos tersebut menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Pencairan bansos PKH ini, ujar mensos, diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi. “Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Risma menyampaikan, pencairan bantuan PKH juga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga di bulan Ramadan yang cenderung berbeda dengan hari-hari biasa. “Bulan puasa pengeluaran akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan sahur, maupun berbuka puasa, untuk beli takjil atau beli makanan tambahan lainnya,” ungkapnya.
PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga yang memenuhi satu atau lebih komponen. Komponen dimaksud yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak balita; komponen pendidikan dengan kategori anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat dan anak SMA/MAN atau sederajat; serta komponen kesejahteraan sosial dengan kategori lanjut usia di atas 70 tahun dan kategori disabilitas berat.
