SUMENEPTIMES - DPRD Sumenep gelar rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus (pansus) sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Pansus meminta eksekutif untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kota Keris.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua Pansus DPRD Sumenep, Dul Siam, melalui juru bicaranya Ach. Naufil, Senin (19/4/2021) malam.
Baca Juga : Diskriminatif pada NU, Pimpinan DPRD Jatim Minta Kamus Sejarah Indonesia Terbitan Kemendikbud Ditarik
Berdasarkan data yang tercantum dalam LKPJ Bupati Sumenep akhir tahun Anggaran 2020, Ach. Naufil mengatakan bahwa pendapatan daerah telah tercapai 100,85%.
Dengan demikian, pihaknya menyimpulkan, telah terjadi peningkatan pendapatan daerah di tahun 2020 lalu. Namun, ternyata peningkatan pendapatan daerah tersebut didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15.06%.
"Ketika kami tahu apa saja komponen PAD di tahun 2020 itu, yang masih bertumpu pada pajak dan bagi hasil, maka kegembiraan itu pelan-pelan berkurang," ucap Ach. Naufil pada sidang paripurna tersebut.
Atas hal itu, dia menegaskan, jika pansus LKPJ yang sebelum-sebelumnya telah berulang-ulang mengatakan bahwa sumber-sumber PAD tidak mengalami kemajuan.
Sehingga, tambah Naufil, Pansus meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru, agar Pemkab Sumenep benar-benar membangun semangat dan langkah-langkah kreatif serta inovatif dalam upaya memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki Sumenep untuk menumbuh kembangkan PAD.
"Dengan begitu, cita-cita mulia untuk mandiri, mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa tercapai, dan bukan hanya mimpi indah yang diselipkan di saat kita asyik berdiskusi," tegas Politisi PKB ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir mengaku bahwa rekomendasi tersebut diberikan kepada pemerintah sebagai acuan dalam rangka pembenahan ke depan. "Jadi hasil dari kerja Pansus LKPJ ini akan menjadi pedoman Bupati dan Wakil Bupati, langkah apa yang harus dilakukan oleh semua. Tidak hanya infrastuktur tapi juga pendidikan, pelayanan rumah sakit dan kesehatan termasuk juga bantuan terhadap orang miskin," terang Hamid.
Tidak hanya itu, dia juga menguraikan seperti pengelolaan pasar menjadi rekomendasi yang harus dilaksanakan perubahannya. "Makanya Pansus tidak memberikan nilai apapun, hanya sebuah rekomendasi . Karena memang regulasinya seperti itu," lugasnya.