INDONESIATIMES- Sejumlah ekonom hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut ramai-ramai menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lantas apa alasan mereka?
Utamanya, kebanyakan dari mereka yang menilai jika pindah ibu kota belum terlalu penting dibanding penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu juga besarnya beban utang negara ke depan.
Baca Juga : Gelar Ngabuburit, Bupati Kediri Disodori Proposal Pengembangan Pasar Desa
Salah satu ekonom yang berpendapat ialah Narasi Institute Fadhil Hasan. Fadhil menilai jika pemerintahan ibu kota negara tak perlu dilakukan mulai tahun ini.
Hal itu dikarenakan penanganan pandemi Covid-19 yang masih belum selesai. Saat ini, masalah pandemi seharusnya menjadi prioritas negara karena memiliki dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat.
Sebut saja seperti pengurangan pendapatan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga jurang ketimpangan yang semakin dalam. "Pemerintah sebaiknya menunda rencana pemindahan ibu kota negara sampai penanganan covid-19 selesai," ungkap Fadhil.
Selain itu, pertimbangan lain, kata Fadhil, pemerintah sejatinya belum punya dasar hukum yang jelas dan sah berlaku untuk memindahkan ibu kota negara. Buktinya, rancangan undang-undang (RUU) saja masih dibahas dengan DPR.
Sayangnya, Fadhil menilai jika pemerintah justru tetap mengikuti ego sendiri untuk meneruskan rencana pemindahan ibu kota negara. Hal ini tercermin melalui aksi peletakan batu pertama (groundbreaking) di kawasan calon ibu kota baru.
Hal lain yang disoroti Fadhil yakni alasan pemindahan karena Jakarta sudah terlalu 'keberatan beban' dalam memegang peran sebagai ibu kota negara, pusat bisnis, hingga pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Belum lagi dalam berbagai masalah sosial, budaya, dan lingkungan di dalamnya.
Penolakan pemindahan ibu kota juga disampaikan oleh Emil Salim. Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Soeharto ini menilai jika pemindahan ibu kota negara sejatinya tak serta merta akan memberi hasil pemerataan dan penurunan ketimpangan ekonomi di tanah air.
Pasalnya, pembangunan ibu kota baru ini ibarat mulai lagi dari nol. "Membangun ibu kota negara di tengah pulau, belum ada jaminan meratakan pembangunan," tutur Emil.
Baca Juga : Jelang Lebaran, Ratusan Pedagang Pasar Rakyat di Madiun Jalani Vaksinasi Perdana
Emil juga mengatakan sehingga pembangunan ibu kota baru ini diperlukan pula realistis. Ia juga menyayangkan saat pemindahan ibu kota negara terjadi, gedung sejumlah kementerian/lembaga yang selama ini menjadi ikon pembangunan di Indonesia justru akan berubah makna dan fungsi.
Padahal, gedung-gedung tersebut memiliki nilai sejarah yang besar. "Cost terbesar adalah historical dari ibu kota proklamasi saat ini yang merupakan pusat perkembangan sejarah akan lenyap dan mau ditukar gulingkan jadi komersial. Bayangkan Kementerian Keuangan jadi mal, bayangkan, ini ngeri, apa faktor ini sudah diperhitungkan?," cetus Emil.
Tak cuma para ekonom, penolakan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Penolakan itu disampaikan karena belum ada pembicaraan yang jelas dan final antara pemerintah dan badan legislatif.
Menurutnya, DPR sebenarnya juga masih melihat pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terlalu jauh dan tak rasional.
"Dari nalar saya, lebih mempertimbangkan logis atau tidak logis dan perlu atau tidak perlunya memindahkan ibu kota negara dengan berbagai pertimbangan," pungkasnya.
Ia juga menyebut jika permasalahan ini memang pernah dibicarakan, tapi belum ada kelanjutannya.
