MALANGTIMES - Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati menyebut bahwa wilayah Kecamatan Ampelgading dan Tirtoyudo di Malang Selatan sensitif terhadap getaran. Akibatnya, banyak rumah warga yang terdampak ketika ada gempa berkekuatan 6,1 magnitudo Sabtu (10/4/2021) lalu.
Sejak Selasa (13/4/2021) kemarin, rombongan BMKG pusat tiba di Kabupaten Malang untuk meninjau lokasi yang paling banyak terdapat korban gempa.
Baca Juga : Wisata Kembali Dibuka, Omzet Pedagang Ikan di Pantai Tambakrejo Alami Peningkatan
“Berdasarkan analisis kami, karakteristik tanah di sana (Ampelgading dan Tirtoyudo) diduga sensitif terhadap getaran. Namun kalau saya melihat dari peta, lahan di dataran rendah apalagi di dekat sungai, endapan vulkanik sangat sensitif bila ada gelombang getar,” terang Rita (sapaan akrab Dwikorita Karnawati).
Menurut Rita, endapan lepas membuat suatu kerawanan ketika mengalami getaran. Tetapi pihaknya akan melakukan pengukuran terlebih dahulu di lokasi untuk melihat bagaimana kekuatan tanah tersebut.
Rita mengatakan, gempa bumi di Malang memiliki skala getaran 5 Modified Mercalli Intensity (MMI). Dengan skala tersebut, ia menyebut biasanya getaran yang ditimbulkan tidak sampai menyebabkan kerusakan bangunan, terlebih sangat masif seperti yang terjadi di Kabupaten Malang.
“Harusnya dengan skala intensitas getaran 5, itu bangunan tidak roboh. Nah ini yang perlu dilihat, apakah dari bangunannya atau memang dari tanahnya,” kata Rita.
Sebelum ada gempa, Rita mengaku dalam dua bulan ini telah melakukan survei dengan menyiapkan skenario terburuk, mulai dari Pacitan, Banyuwangi, sampai Madura.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Gelar Sekolah Menjahit, Berdayakan Perempuan agar Mandiri
“Meskipun masih belum bisa diprediksi, kami akan tetap melakukan riset untuk memprediksi kapan datangnya gempa. Ternyata kalau kekuatannya kurang dari 5 Skala Richter itu lumayanlah. Sering cocok. Tapi kalau kekuatannya lebih dari itu, banyak tidak cocoknya sehingga harus dikaji lagi,” ungkap Rita.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menjelaskan bahwa ada beberapa desa dari 13 desa yang secara keseluruhannya hampir merata jumlah masyarakat yang terdampak. Antara lain bangunan rusak berat, sedang, dan ringan. Jumlahnya kurang lebih mencapai dari 2.623 rumah. Dan sepertiga dari jumlah tersebut, kondisinya tidak memungkinkan untuk ditempati.
“Tentunya kehadiran beliau (kepala BMKG) ini sangat berarti bagi kami, utamanya pemerintah daerah, mengingat BMKG juga akan melakukan riset atau survei secara fakultatif di 3 kecamatan. Saya berharap muspika bisa bekerja sama dengan BPBD bisa membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim survei dari BMKG agar segera dikeluarkan rekomendasi didalam proses melakukan pemulihan,” kata Didik.
