MALANGTIMES - Universitas Islam Malang (Unisma) menggelar sharing session dengan tema Peta Jalan Pendidikan (PJP) Indonesia untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045, Senin (5/4/2021). Kegiatan itu dihadiri Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Dalam sesi konferensi pers mengenai kegiatan itu, Rektor Unisma Prof Dr Maskuri MSi mengatakan perlunya pemerintah dalam men-support perguruan tinggi selama pandemi covid-19, khususnya perguruan tinggi swasta.
Baca Juga : Permintaan Menag agar Doa Semua Agama Disampaikan di Setiap Kegiatan Langsung Jadi Sorotan
Itu karena lembaga pendidikan turut serta dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Terlebih lagi perguruan tinggi swasta. Sebab, 90 persen perguruan tinggi di Indonesia adalah perguruan tinggi swasta dan sisanya adalah perguruan tinggi negeri. Sehingga dari sini, perguruan tinggi swasta tidak bisa dipandang sebelah mata.
"Sama halnya dengan yang lain, lembaga pendidikan juga memenuhi kewajiban dalam perpajakan. Makanya jangan ada disparitas antara negeri maupun swasta. Ini penting, sama-sama membayar pajak," ucapnya.
Support tersebut, lanjut Maskuri, sangat perlu untuk membangkitkan dan menggairahkan atmosfer akademik maupun atmosfer kemahasiswaan. Karena itulah, mengapa support pemerintah begitu diperlukan untuk membangkitkan dan menggairahkan atmosfer akademik.
"Karena beliau Komisi X, maka yang kita minta adalah support-support yang akan diberikan kepada Kementerian Pendidikan maupun Kementrian Agama (Kemenag) dalam bidang pendidikan. Budgeting seperti apa, kontrol seperti apa, perencanaan seperti apa," ungkapnya.
Jika tidak di-support, lanjut Maskuri, sebuah lembaga pendidikan, khususnya swasta, akan mengalami sedikit hambatan dalam mengembangkan pendidikan terlebih lagi di masa pandemi. Karena itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi solusi yang harus lebih banyak digelontorkan, mengingat di perguruan tinggi swasta banyak mahasiswa yang kurang mampu.
Bukan hanya itu. Supporting lain seperti halnya paket data atau pulsa menjadi sebuah kebutuhan yang juga sangat diperlukan dalam pembelajaran mahasiswa. Sebab, saat ini, dengan proses pembelajaran daring, kebutuhan akan paket data begitu tinggi. Sehingga, bilamana hal itu tidak mendapatkan support dari pemerintah, tentunya mahasiswa mapun kampus akan terimbas
Baca Juga : Pilrek UIN Malang, Mantan Rektor Prof Imam Ungkit Kasus Plagiasi
"KIP menjadi bagian tak terpisahkan dan itu harus digelontorkan di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya yang swasta," jelasnya.
Apalagi seperti diketahui, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) teralokasi 20 persen jika melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka pendidikan sebagai lokomotif perubahan dan pembangunan negara jangan sampai terabaikan.
"Jangan sampai bonus demografi, banyak usia produktif dalam pendidikan begitu dominan, tidak mendapatkan perhatian. Maka bisa jadi bukan menjadi bonus demografi, malah berbalik menjadi malapetaka. SDM kunci utama majunya sebuah negara," pungkasnya.
