TULUNGAGUNGTIMES - Video kecaman terhadap sikap Bupati Tulungagung yang menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan berimbas pada naiknya PBB-P2 beredar di media sosial.
Dalam video itu, terdengar suara yang mengecam bupati dengan sebutan budheg (tuli) karena tidak menghiraukan tuntutan para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Baca Juga : UIN Maliki Malang Terus Genjot Penambahan SDM Guru Besar
Video yang berdurasi 26 detik ini menunjukkan semangat pemasang banner penolakan yang hingga kini belum diketahui di mana lokasinya. Namun, dalam tulisan yang terbaca di banner itu menunjukkan jika lokasi pemasangan di wilayah Kecamatan Sumbergempol.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tulungagung melalui Juru Bicaranya M Suhardi, menyayangkan beredarnya video yang dinilainya kurang etis itu.
"Menyayangkan sekali ada kata-kata (bupati budheg, red) seperti itu. Bentuk kekesalan tidak harus mengungkapkan kata yang menyerang pribadi," kata kades yang dikenal visioner ini.
Lanjutnya, setelah mengetahui adanya video ini, Suhardi langsung melakukan krosscek ke AKD Kecamatan Sumbergempol sebagaimana yang terbaca dalam banner yang terpasang.
"Saya tanya (ke AKD Sumbergempol, red) tidak ada yang tahu. Katanya waktu pemasangan ada banyak orang yang memfoto dan video," ungkapnya.
Baca Juga : Penemuan Ular Sanca Sepanjang 4 Meter Gegerkan Warga, Terjadi Saat Banjir Melanda
Suhardi berharap, penolakan kenaikan Nilai NJOP yang kini diperjuangkan tidak diciderai dengan ulah oknum yang justru tidak berujung pada penyelesaian yang baik.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo saat dikonfirmasi terkait beredarnya video itu belum memberikan respon. Meski pesan WhatsApp yang dikirim terlihat telah dibacanya.
