TRENGGALEKTIMES - Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek Syah Muhammad Natanegara berharap Trenggalek kembali peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disampaikan Wabup saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020 pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Trenggalek, Rabu (31/3/2021).
"Tadi saya mewakili Bupati untuk menyampaikan LKPJ tahun 2020 sebagai kewajiban dalam pelaksanaan pemerintahan daerah," terang Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara usai hadiri rapat Paripurna.
Baca Juga : DPRD Trenggalek Mulai Bahas LKPJ dan Perubahan Propemperda
Pihaknya berharap dengan selesainya LKPJ tepat waktu bisa membawa Trenggalek memperoleh predikat WTP untuk kelima kalinya. Dengan demikian, akan selaras dengan visi-misi Trenggalek Meroket.
Dalam laporannya Wabup Syah Natanegara menuturkan bahwa LKPJ yang disampaikan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020.
"Kami mengusung tema Sinergitas Pembangunan Pariwisata dan implementasi e-Goverment Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pelayanan Publik. Ada tiga hal yang jadi point penting dalam hal ini," tutur Wakil Bupati Trenggalek.
Tiga prioritas pembangunan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan tahan bencana untuk menunjang daya saing pariwisata.
Kemudian prioritas lainnya seperti peningkatan ekonomi berbasis teknologi informasi dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan sebagai upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan berbasis gotong royong.
Dijelaskan pria yang akrab disapa Mas Syah ini, pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 1 triliun 808 miliar 114 juta.
Baca Juga : Terima Rekomendasi DPRD, Wali Kota Kediri Janji Upayakan Pelayanan secara Maksimal
"Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 1 triliun 833 miliar 231 juta. Artinya realisasi APBD tahun anggaran 2020 tercapai 101,39 % dari target yang ditetapkan," ujar Mas Syah.
Sedangkan untuk realisasi kinerja akan diukur dalam 12 parameter yang ada. Diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Mengingat, reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan pemerintahan yang Good Governance.
Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir indek IRB cenderung membaik. Tidak hanya itu, Tren baik juga ditunjukkan pada Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam 4 tahun terakhir juga mengalami peningkatan.
"Karena masa pandemi Covid-19 tentunya indek penilaian yang ada fluktuatif. Ada yang naik dan ada yang turun. Kita akan berupaya keras untuk memberikan yang terbaik," ungkapnya.
