BONDOWOSOTIMES - Bupati Bondowoso Salwa Arifin secara simbolis membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 di Pendapa Bupati, Selasa (30/3/2021). Musrembang merupakan tahapan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang diawali dari tingkat desa, Kecamatan hingga Forum Perangkat Daerah (Forum PD).
Bupati Salwa mengungkapkan, Perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 akan didasarkan pada visi dan misi pemerintahan Salwa Arifin - Irwan Bachtiar Rachmat (Sabar) yang telah termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 hingga 2023. Yaitu terwujudnya Bondowoso mandiri ekonomi, lestari, sejahtera, adil dan terdepan dalam bingkai iman dan taqwa.
Baca Juga : Kota Batu Dapat Kucuran DBHCHT 2021 Sebesar Rp 18,9 Miliar
"Misinya di antaranya membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat," jelas Bupati Salwa.
Selain berdasarkan visi misi tersebut, Bupati Salwa juga mempertimbangkan isu strategis regional hingga nasional dalam merencanakan pembangunan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga dengan program dan kegiatan yang akan dimusrembangkan akan menjadi rujukan jitu dalam perencanaan penganggaran pada APBD 2022.
"Isu trategis baik regional hingga global juga kami jadikan rujukan," terangnya.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2022 adalah 'Peningkatan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi, Mendorong Kemandirian dan Percepatan Pemulihan Ekonomi'.
Baca Juga : Wali Kota Sutiaji Berhentikan sementara Pejabat Pemkot Malang yang Tersandung Kasus Narkoba
Bupati Salwa menargetkan para tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 3%, persentase penduduk miskin 14.00% dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 67.00%. Target tersebut akan dilakukan dengan meningkatkan kwalitas pelayanan publik dan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Diprediksikan belanja daerah 2022 mencapai Rp 2.1 triliun rupiah. "Kekurangan pendanaan akan diusulkan kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kepada pihak donor," pungkasnya.
Sementara Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Dra. Farida, M. Si menyebut bahwa Musrembang RKPD dilakukan secara virtual dengan diikuti oleh 300 peserta dari seluruh jenjang pemerintahan. Mulai tingkat dasa atau kelurahan hingga tingkat Kabupaten. "Sementara yang hadir di Pendapa ini hanya 50 orang," pungkasnya.
