INDONESIATIMES - Sempat bungkam, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhirnya buka suara terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD). Hal itu diungkapnya melalui video yang diunggah Moeldoko di akun Instagram-nya, @dr_moeldoko, Minggu (28/3/2021).
Dalam video itu, Moeldoko mengungkapkan alasan menerima pinangan jadi ketua umum (ketum) PD melalui KLB di Deli Serdang yang digelar pada 5 Maret 2021 lalu. Dikatakannya, hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan partai dan bangsa.
“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko.
Ia juga mengungkap alasan mau bergabung di PD melalui KLB Deli Serdang. Moeldoko mengatakan dirinya telah ditetapkan sebagai ketum PD untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat dan kekisruhan sudah terjadi. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat,” sebut Moeldoko. “Untuk itu, semua berujung kepada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” kata dia menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga menjelaskan mengapa dirinya tidak meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan ia mengaku khilaf tidak memberitahukan keputusan ini kepada siapa pun, termasuk keluarga.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberi tahu istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil,” ungkap mantan panglima TNI tersebut. “Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini,” sambungnya.
Di sisi lain, Moeldoko mengatakan telah terjadi pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat menjelang Pemilu 2024. Pertarungan juga disebut dilakukan secara terstruktur.
"Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," kata Moeldoko.
