INDONESIATIMES - Kebijakan publik nampaknya menjadi sesuatu yang melekat pada kehidupan masyarakat. Lantas, apa sebenarnya pengertian dari kebijakan publik dan komponen yang melekat di dalamnya? Berikut ulasannya.
PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
Baca Juga : Gubernur Jatim Targetkan Vaksinasi 5 Ribu Lansia Perhari
Kebijakan publik terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk arti dari publik itu sendiri ialah orang yang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).
Pengertian kebijakan publik itu sendiri banyak dikemukakankn oleh beberapa ahli diantaranya yaitu sebagai berikut.
1. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum.
2. Menurut David Easton dalam A Systems Analysis of Political Life (1965), kebijakan publik ialah sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.
3. Dalam Encyclopedia of Policy Studies (1950), Lasswell dan Kaplan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah.
4. Menurut Anderson dalam Public Policy Making (1984), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.
5. Menurut Thomas R Dye dalam Understanding Public Policy (1978) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.
TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK
Tujuan kebijakan Publik adalah agar dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga didapatnya nilai-nilai oleh publik baik dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service).
TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK
Adapun tahapan-tahapan kebijakan publik dari berbagai definisi para ahli yaitu sebagai berikut.
1. Harold F Gortner dalam Public Administration (1984) menyatakan ada lima tahap proses terjadinya kebijakan publik yaitu:
Baca Juga : Wali Kota Sutiaji Ingin Seluruh Warga Kota Malang Dapat Jatah Vaksin Covid-19
A. Identifikasi masalah, yaitu mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria
B. Formulasi, yaitu usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
C. Adopsi, yaitu mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik pengangguran.
D. Aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, penetapan harga dan skenario pelaksanaan.
E. Evaluasi, yaitu mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.
2. William Dunn mengatakan ada empat tahap kebijakan publik yaitu:
A. Penyusunan agenda.
B. Formulasi kebijakan, yaitu pemecah masalah yang berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
C. Legitimasi kebijakan, yaitu memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan.
D. Evaluasi kebijakan, yaitu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.
