BLITARTIMES - Ancaman pemboikotan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh Asosiasi Pemerintah Desa (APD) direspon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Pemkab Blitar mengumpulkan pengurus APD dan beberapa perwakilan desa untuk melakukan audiensi di Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro, Kamis (25/3/2021).
Baca Juga : FIFGROUP Luncurkan Dana Bergulir untuk 588 UMKM Bersama 4 Lembaga Astra
Hadir dalam agenda ini Bupati Blitar Rini Syarifah, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Pj Sekda Kabupaten Blitar Mujianto serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam audiensi ini, Pj Sekda Kabupaten Blitar Mujianto mengatakan, hasil Musrenbang yang telah diputuskan beberapa waktu lalu memang belum pasti apakah akan terealisasi atau tidak. Hal ini dikarenakan pada tahun ini Pemkab Blitar merefocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Karena ada refocusing ketika anggarannya tidak ada tentunya kan terhapus. Bukan karena apa-apa. Ini karena regulasi untuk penanganan Covid-19 akhirnya anggaran untuk lainnya tergerus. Usulan pastinya akan direalisasikan bila tidak ada pergeseran anggaran,” kata Mujianto.
Sementara itu, Humas APD Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo Yudho kembali menegaskan, tidak terealisasinya program-program yang diusulkan dalam Musrenbang tidak hanya terjadi selama ada pandemi Covid-19 selama setahun terakhir ini. Jauh sebelum pandemi Covid-19, usulan-usulan di Musrenbang banyak yang tidak diakomodir Pemkab Blitar.
Diantaranya Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok yang mengusulkan Program Jambanisasi di 50 titik dengan nilai Rp 7 juta per titik. Namun sejak tahun 2019, usulan itu tak pernah terealisasi alias hilang.
Tak hanya itu, usulan pembangunan jembatan yang nilainya di atas Rp 2 miliar juga selalu hilang. Seperti jembatan Kademangan di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Bakung, Sutojayan dan Selorejo. Ada juga program perawatan ruas jalan di Kecamatan Wonotirto, pada ruas jalan Gunung Gede, Ngeni sampai Ngadipuro sudah diusulkan sejak 2019 juga selalu dipangkas.
Baca Juga : Permudah Pemasaran Produk Lokal, Pemkab Pamekasan Akan Bangun 20 Wamira Mart
“Dari audiensi ini kami mendapat jawaban dari bupati dan wakil bupati Blitar. Keluh kesah kami menjadi catatan dan akan dijanjikan akan diakomodir oleh bupati dan wakil bupati. Kami minta hal ini dimasukkan berita acara dibuat kesepakatan sehingga bisa dijadikan bukti," tegas pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Karangsono.
Sebelumnya, APD Kabupaten Blitar mengancam bakal memboikot Musrenbang dan menggelar aksi demo besar-besaran jika usulan Musrenbang tahun 2020 tidak direalisasikan sampai dengan pertengahan tahun 2021. APD menilai pelaksanaan Musrenbang selama ini sia-sia karena usulan-usulan banyak yang tidak direalisasikan.
