BATUTIMES - Pandemi Covid-19 berdampak besar pada penyerapan anggaran di Pemkot Batu. Tidak semua anggaran dapat diserap di tahun anggaran 2020. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko saat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batu Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna yang digelar secara virtual, Kami s(18/3/2021).
"Terkait urusan penunjang realisasi APBD tahun 2020 mencapai 78,35%, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah 2020 melampaui 123%. Untuk penilaian LPPD Kemendagri Predikat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mendapat kategori B dengan nilai Sangat Tinggi," kata Dewanti.
Baca Juga : Jembatan Konstruksi Besi Pertama di Jawa, Brug Oer den Brantas te Kediri Ulang Tahun
Dewanti menyebutkan, tema pembangunan tahun 2020 adalah Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perekonomian Daerah Berbasis Agrowisata Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan.
Pada tahun anggaran 2020 telah dilakukan refocusing sebesar Rp 102 miliar dengan alokasi sebesar Rp 60 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial, Rp 40,14 miliar untuk Bidang Kesehatan dan Rp 1,92 miliar untuk Bidang Keamanan dan Operasional.
"Untuk urusan Wajib Pelayanan Dasar, prevalensi Balita Stunting mengalami penurunan ke angka 14,80% kejadian, rumah sakit rujukan terakreditasi mencapai 100%, Fasum yang dibina Dinas Kesehatan mencapai 80% dan angka kontak peserta JKN di puskesmas sebesar 97,38%," ujarnya, Kamis (18/3/2021).
Sedangkan untuk urusan wajib non pelayanan dasar, selama tahun 2020, penduduk memiliki akta kelahiran sebanyak 115.205. Penduduk terlayani program KB sebesar 3.656, peningkatan koperasi 40, usaha mikro 80 dan pelayanan perizinan mencapai 1.457.
Kemudian, program revitalisasi lahan apel mencapai 23,71% dari target 17,7%, pelayanan metrologi legal sebanyak 7 kali dan potensi Baru Kopi sebesar 1,72 Ton/Ha.
Baca Juga : Debat Sengit Jhoni Allen dan Jansen Sitindaon soal Keberadaan Majelis Tinggi Partai Demokrat
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan strategis terkait penanganan Covid-19 untuk tahun berjalan dan berikutnya.
"Pergeseran anggaran recofusing harus benar-benar diperuntukkan untuk penanganan Covid-19. Penyaluran dana Covid-19, terutama untuk Bansos harus diawasi dan dipantau dengan teliti agar tidak terjadi penyelewengan," ujarnya.
