BANYUWANGITIMES- Kisruh yang terjadi pada Partai Demokrat (PD) terus mendapat perhatian serius publik. Hal tersebut tidak lepas dari pelakasanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh sejumlah mantan Kader Demokrat yang telah memilih Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
Mahfud Wahib, salah seorang Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi menilai gerakan politik yang dilakukan oleh KSP Moeldoko merupakan salah bentuk praktik demokrasi kotor yang tidak elok dan tidak patut dicontoh oleh generasi muda di Indonesia.
Baca Juga : Sektor Pertanian Dipuji Gubernur Jatim, Bupati Sanusi Siap Tingkatkan Potensi Ekspor
“Apa yang dilakukan Moeldoko sangat tidak patut dicontohkan kepada generasi muda saat ini. Apalagi pengambilan kursi ketua umum syarat kepentingan upaya kudeta dari eksternal partai demokrat. Dan apabila pemerintah diam saja, dalam hal ini rakyat tidak salah jika berpendapat bahwa apabila upaya yang dilakukan Moeldoko mendapat restu dari istana,” kata Mahfud kepada sejumlah wartawan Senin ( 08/03/2021)
Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tersebut menuturkan, sebagai Jendera (Purnawirawan) dan jabatan strategis Moeldoko sebagai KSP Jokowi dalam gerakan politik pengambil alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat, dinilai sangat rentan bermasalah karena figur Moeldoko merupakan salah satu orang penting di lingkaran istana.
“Karena itu, Pihak Istana dalam hal Presiden harus berani membuka suara terhadap gerakan politik yang dilakukan bawahannya. Jika Istana diam seribu bahasa tanpa memberikan komentar apapun, ini berarti bahwa Istana berada di balik gerakan politik yang dilakukan KSP,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Wongsorejo (KMW) iini mengatakan, pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko dan pendukungnya tidak seharusnya terjadi karena Moeldoko merupakan pejabat Istana dan juga bukan jelas-jelas bukan pengurus dan kader partai yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD.
"Kami melihat ada upaya dari pemerintah untuk mengotak-atik partai-partai yang dalam tanda kutip yang berseberangan dengan pemerintah. Seperti Golkar dan PPP yang awalnya sebagai parpol oposisi sekarang menjadi partai pendukung pemerintah,” tegas Mahfud.
Hal semacam ini menurutnya sangat tidak patut dilakukan oleh pemerintah apalagi dalam masalah yang dialami Partai Demokrat dilakukan oleh seorang pejabat di lingkaran istana mengambil alih partai orang lain. Apalagi sejak awal Moeldoko dengan tegas menyatakan tidak terlibat kudeta Demokrat. Tetapi ujungnya menerima tawaran menjadi Ketum PD versi KLB Sumut.
Baca Juga : Masuk Prioritas Presiden, Gubernur Jatim Minta Pemkab Malang Dukung Program TNBTS
" Ini namanya pembohongan publik dan pejabat negara tidak boleh berbuat seperti itu. Apa yang dilakukan oleh mantan panglima TNI itu merupakan tindakan yang telah mencoreng wajah Istana negara,”kata Mahfud.
Lebih lanjut dia menambhakan kehormatan dan wibawa Istana negara jatuh karena ambisi seseorang untuk menjadi pemimpin Indonesia dengan cara-cara yang licik tidak elok dan tidak beretika serta melanggar aturan dan ketentuan yang ada.
Dia berharap agar Presiden RI Jokowi segera mengambil langkah penting menyikapi gerakan politik yang dilakukan oleh KSP Moeldoko. Salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap keberadaan Moeldoko sebagai KSP, sehingga tidak menggangu kerja Istana.
"Kami berharap Bapak Jokowi segera menindak tegas terhadap manuver Moeldoko untuk memberikan pendidikan politik dan pelajaran demokrasi yang santun dan menyelamatkan wibawa Istana di tengah pandangan publik. Maka kami meminta kepada presiden untuk memberhentikan KSP secepatnya," pungkas KABID PA HMI Cabang Banyuwangi tersebut.
