MALANGTIMES - Proses vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap masih terus dilakukan. Di Kota Malang, data yang tercatat telah mencapai 40.600 orang yang telah menerima vaksin.
Pemberian vaksin Covid-19 itu baru dilakukan kepada penerima prioritas tahap awal, seperti Tenaga Kesehatan (Nakes), hingga petugas pelayanan publik. Setelah ini, giliara para lansia yang akan dipersiapkan untuk menerima vaksinasi.
Baca Juga : 2022, Pembangunan Jalan Tembusan Exit Tol Malang-Sulfat Ditarget Bisa Terealisasi
"Sampai saat ini sudah 40.600 yang terdata, itu untuk dua dosis yang harus digunakan. Inilah yang kami kejar untuk proses vaksinasi tahap dua ini sampai selesai," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang dr Husnul Muarif, Minggu (7/3/2021).
Husnul menjelaskan, sembari menunggu proses pelaksanaan vaksinasi tahap ke dua selesai, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap lansia.
Ia menyebut, data yang tercatat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk lansia di Kota Malang sekitar 75 ribu warga.
Nantinya, proses pelaksanaan vaksinasi bagi lansia ini, kata Husnul, akan dilangsungkan setelah pelaksanaan tahap ke dua ini terselesaikan.
"Data yang dari Dispendukcapil dan Kemenkes itu sudah ada sekitar 75 ribu sampai 78 ribu untuk lansia di Kota Malang. Nanti kalau sudah selesai semua (vaksinasi tahap 2), baru lanjut lansia. Mudah-mudahan, tidak lebih dari bulan Maret sudah selesai," imbuhnya.
Baca Juga : Jejak "Kudeta" Parpol, Demokrat Disebut yang Pertama Terjadi di Indonesia
Lebih jauh, mantan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Malang ini mengatakan, terkait pendataan penerima vaksin bagi masyarakat umum juga masih berproses.
Mengingat jumlah yang cukup banyak, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kemenkes untuk proses pendataan yang lebih mudah agar menyeluruh bisa terdata.
"Karana menurut data dari Kemenkes, yang sudah ada (datanya) itu nakes dan lansia. Sementara, untuk masyarakat umum ini juga seperti pelayan publik ini kategorinya banyak dan belum ada satu sistem pendataan. Jadi, masih belum tahu berapa jumlahnya," pungkasnya.
