MALANGTIMES - Kepala Desa Ngadas Mujianto, membenarkan jika di desanya tidak mendapatkan pasokan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penyebabnya, para warga mengaku khawatir akan terpapar Covid-19, setelah menerima bantuan dari pemerintah tersebut.
”Enggeh leres (iya benar, red) tidak disalurkan BLT DD, karena itukan bagi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan warga di sini percaya kalau bunyinya sudah dampak (Covid-19) dan padahal warga di sini tidak terdampak, akhirnya warga tidak ada yang mau menerima (BLT DD),” ungkap Kades Ngadas saat dikonfirmasi media ini, Jumat (5/3/2021).
Baca Juga : Serahkan Bantuan untuk Pengembangan Masjid Darul Karomah, Ini Kata Bupati Pamekasan
Lantaran mayoritas warga Desa Ngadas tidak ada yang terpapar Covid-19 itulah, dijelaskan Mujianto, yang akhirnya membuat para warga sepakat untuk menolak menerima bantuan BLT DD yang dikabarkan sudah pernah disiapkan oleh pemerintah tersebut.
”Warga di sini mayoritas petani, dan sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada yang terdampak (Covid-19). Takutnya warga itu, nanti kalau menerima dana tersebut malah terkena (positif) Covid-19. Sehingga masyarakat tidak ada yang mau. Jadi memang kepercayaan warga di sini seperti itu,” tegasnya sembari mengatakan jika sampai dengan saat ini Desa Ngadas masuk zona hijau Covid-19.
Selain tidak ada warga yang terpapar Covid-19, Mujianto juga mengklaim jika perekonomian warganya di tengah pandemi Covid-19 tetap stabil.
”Kalau perekonomian tetap stabil, karena kan warga di sini kebanyakan petani semua. Bahkan sektor pariwisata yang ada di sini, sementara hanya untuk pekerjaan sampingan. Jadi bukan menjadi mata pencahariaan utama,” ujarnya.
Sejauh ini, para pelaku potensi wisata di salah satu desa yang ada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang tersebut, memilih mencari rejeki dari sektor lainnya ketimbang ngotot menjalankan sektor perekonomian dibidang wisata saat pandemi Covid-19.
”Sektor pariwisata seperti usaha home stay, hingga (persewaan) mobil jeep di Desa Ngadas, sampai dengan saat ini para pengelolanya masih tidak mau menerima tamu kalau pandemi Covid-19 ini belum selesai,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, seperti pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji menyebutkan, faktor lain yang menyebabkan BLT DD di Desa Ngadas tidak tersalurkan dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sana sudah tercukupi dengan bantuan yanng bersumber dari Kementrian Sosial (Kemensos). Yakni mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), hingga BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kemensos.
Baca Juga : KPK Datangi Kediri, Wali Kota: Kita Siap Dukung Program Pencegahan Korupsi
Menanggapi hal ini, Mujianto juga membenarkan pernyataan Suwadji tersebut. Menurutnya, warganya tetap mau menerima bantuan dari Kemensos lantaran tidak ada embel-embel dampak pandemi Covid-19.
”Lho bantuan program bantuan itu (dari Kemensos) memang ada. Ya sama bantuannya, tapi bunyinya kan bukan untuk dampak dari Covid-19,” dalihnya.
Sekedar informasi, dijelaskan Mujianto di Desa Ngadas ada 526 Kepala Keluarga (KK). Di mana, seluruhnya memang sepakat untuk menolak bantuan yang mengatasnamakan dampak pandemi Covid-19. Termasuk enggan menerima BLT DD tersebut.
”Di sini (Desa Ngadas) ada 526 KK, dan mereka (warga) semua sepakat untuk tidak menerima BLT DD,” pungkasnya.