MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus mengoptimalkan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terpusat di tengah perkotaan. Rencananya, pelayanan tak hanya berlaku untuk instansi pemerintah saja, melainkan juga mengajak instansi pendidikan.
Dalam hal ini, Pemkot Malang tengah menggagas integrasi layanan di lingkup kampus. Yang mana nantinya, akan mempermudah pelayanan bagi mahasiswa atau mantan mahasiswa perguruan tinggi dalam pengurusan dokumen perkuliahan.
Baca Juga : Serahkan SK ke Pegawai dan PNS, Rektor UIN MALIKI Malang Prof Haris Beri Wejangan Ini
Hanya saja, masih diperlukannya konsep matang untuk teknis pelayanannya ke depan. Diperkirakan akan terselesaikan di bulan Maret 2021 ini.
"Bulan ini (pematangan konsep, Red). Memang belum rapat resmi tapi mereka (pihak perguran tinggi negeri dan swasta) sudah mengetahui," ujar Wali Kota Malang Sutiaji.
Dijelaskannya, konsep pelayanannya nanti berkaitan dengan keperluan mahasiswa-mahasiswi. Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan segera menggelar rapat koordinasi bersama pejabat pimpinan PTN dan PTS.
Yang mana, nantinya juga perlu adanya masukan dan saran dari berbagai perguruan tinggi tersebut akan pelaksanaan konsep layanan publik ini.
Misalnya saja, perihal pengurusan legalisir ijazah. Jika bisa terlayani di MPP, kata Sutiaji, akan mempermudah pergerakan pengurusan dokumen tanpa membuat mahasiswa bolak-balik ke area kampus. "Harapannya data itu kan sudah Connect, dan kita nanti akan lakukan tandatangannya juga berbasis digital. Seperti ketika kita mau urus legalisir ijazah bisa di MPP, itu tinggal klik saja masuk udah nanti," terangnya.
Baca Juga : Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Polres Batu Bangun Gedung SPKT
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, MPP ditargetkan akan di-Launching dan resmi beroperasi pada Agustus 2021 mendatang. Nantinya, layanan yang akan ditempatkan di Alun-Alun Mal (Ramayana) Kota Malang itu bakal melayani sekitar 250 an pelayanan perizinan dan non perizinan.
Seperti, Kantor Urusan Agama (KUA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Keimigrasian, Perpajakan, Kepolisian dan layanan publik yang lainnya.
