SURABAYATIMES - Para pengurus partai Nasdem Surabaya di tingkat kecamatan kembali mendatangi kantor DPW Nasdem Jatim, Sabtu (27/2/2021). Jika sebelumnya mereka menggelar demo, kali ini mereka datang dengan menyerahkan surat resmi.
Pada kedatangan tersebut, setidaknya ada 26 pengurus DPC di tingkat kecamatan yang menyambangi kantor NasDem Jatim. Lebih banyak dari sebelumnya yang hanya berjumlah 18 DPC.
Baca Juga : Usai Dilantik, Demokrat Minta Eri-Armuji segera Bekerja Layani Warga
Mereka kemudian menyerahkan surat tentang mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Robert Simangunsong selaku ketua di tingkat DPD Surabaya.
"Hari ini kami perkuat dengan pernyataan mosi tidak percaya secara tertulis yang ditanda tangani oleh 26 DPC," terang Ketua DPC NasDem Tambaksari, Miftakhu Ulum usai menyerahkan surat.
Ulum kemudian merinci dari 26 ada 21 yang ditanda tangani oleh unsur ketua, sekretaris dan bendahara. "Dan ada lima DPC yang ditanda tangani pengurus DPC lainnya. Ketua tidak ikut, sehingga tak ada stempel," bebernya.
Meski demikian, hal tersebut menurutnya tak ada persoalan. "Yang penting kebersamaan teman-teman ini dalam rangka cintanya kepada Nasdem. Kita menyatakan mosi tak percaya kepada ketua Nasdem Surabaya dan DPD Nasdem secara kelembagaan," lanjut dia.
Akar persoalan jelas, kata Ulum masih berkaitan dengan adanya pertanyaan tentang dana Banpol.
"Minta penjelasan ternyata gaduh. Sehingga saya mencoba menjelaskan Banpol itu adalah bantuan keuangan secara politik yang diperoleh untuk partai yang dapatkan kursi di legislatif, dikonversi dengan nilai sehingga menghasilkan sekitar 517 juta," katanya.
Baca Juga : Permintaan Kapolri ke Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terkait Papua
Ulum juga menegaskan dalam aksi ini yang diminta bukan lah pertanggung jawaban, melainkan hanya transparansi saja. "Pertanggung jawaban itu kepada Bakesbang, kami hanya minta transparansi digunakan untuk apa saja," tegas dia.
Ulum menjelaskan dana Banpol itu 60 persen untuk pendidikan politik, 40 persen untuk sekretariat. "Itu ada perwalinya, ada SK Kemendagri," bebernya.
Di akhir pernyataanya Ulum ingin agar pengurus DPW Nasdem Jatim melakukan evaluasi terhadap kepengurusan DPD Nasdem Surabaya.
