MALANGTIMES - Dalam agenda Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial-P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Malang Tahun 2022, terdapat 13 program kerja yang menjadi fokus utama kedepan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.
Dalam agenda Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos-P3AP2KB Kota juga dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Malang Wanedi, perwakilan dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Malang Siswanto akademisi dari Universitas Brawijaya serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Dra Penny Indriani MM menyebutkan bahwa 13 program kerja tersebut merupakan rancangan awal rencana kerja berdasarkan tugas dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.
"Program kita memang cukup banyak yakni mengatasi disabilitas, terus rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, di KB (keluarga berencana), pemberdayaan sosial, pemberdayaan perempuan dan masih banyak lagi di 13 itu," ujarnya kepada pewarta, Selasa (23/2/2021).
Lebih detailnya 13 program kerja tersebut yakni program pemberdayaan sosial alokasi anggaran Rp 1.650.000.000; program rehabilitasi sosial alokasi anggaran Rp 14.687.000.000; program perlindungan dan jaminan sosial alokasi anggaran Rp 1.550.000.000; program penanganan bencana alokasi anggaran Rp 320.000.000; program pengelolaan taman makam pahlawan alokasi anggaran Rp 650.000.000.
Selain itu ada juga program pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan alokasi anggaran Rp 670.000.000; program perlindungan perempuan alokasi anggaran Rp 314.000.000; program peningkatan kualitas keluarga alokasi anggaran Rp 150.000.000.
Selanjutnya ada program pengelolaan sistem data gender dan anak alokasi anggaran Rp 60.000.000; program perlindungan khusus anak alokasi anggaran Rp 530.000.000; program pengendalian penduduk alokasi anggaran Rp 382.000.000; program pembinaan keluarga berencana alokasi anggaran Rp 970.473.000; program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera alokasi anggaran Rp 1.800.000.000.
Penny mengatakan bahwa 13 program kerja sebagai rancangan awal tersebut merupakan sesuai pada tugas dan fungsi di Dinsos-P3AP2KB Kota Malang. "Terlebih lagi di SIPD (Sistem Informasi Perangkat Daerah, red) juga sudah tertuang tentang 13 program seperti itu. SIPD kan sesuai dengan pusat ya. Insya Allah sudah selesai (memasukkan data di SIPD, red)," ujarnya.
Sementara itu, dalam agenda Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, disampaikan Penny bahwa pihaknya membagi ke dalam enam hal terkait isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.
"Seperti belum maksimalnya penanganan perlindungan perempuan dan anak, penanganan PMKS (Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial, red), belum optimal kualitas layanan kesehatan bidang KB, belum optimalnya pembangunan kualitas keluarga, menyesuaikan dengan kegiatan bidang," jelasnya.
Lebih lanjut juga terdapat dua poin isu strategis yakni belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender. Lalu juga perlunya pengendalian penduduk secara terus menerus.
Penny juga mengatakan untuk penanganan Covid-19 tidak masuk dalam isu strategis Dinsos-P3AP2KB Kota Malang dikarenakan bersifat insidentil.
"Karena kalau covid itu sifatnya kan insidentil ya. Belum tentu di 2022 masih ada. Makanya tidak saya masukkan ke kelompok yang utama. Karena untuk mengatasi dampak setelah Covid itu bagaimana meningkatkan perekonomian ini," katanya.
Disampaikan juga oleh Penny untuk arah kebijakan Dinsos-P3AP2KB di tahun 2022 pihaknya ingin realisasi beberap hal yang menjadi fokus utama penanganan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.
"Kita sudah harus menekan angka kemiskinan, mengurangi KDRT, semakin berdayanya perempuan-perempuan yang harus bisa berdayaguna, meningkatkan ekonomi kreatifnya, semuanya ada di Dinas Sosial-P3AP2KB," tandasnya.
