Beralih ke Daring Karena Ada Pegawai Terpapar Covid, Bupati Sanusi Instruksikan Swab Massal | Jatim TIMES

Beralih ke Daring Karena Ada Pegawai Terpapar Covid, Bupati Sanusi Instruksikan Swab Massal

Jan 21, 2021 20:58
Suasana beberapa kantor pemerintahan di lingkungan Pemkab Malang yang nampak lenggang lantaran adanya pegawai BKAD yang dikabarkan terpapar Covid-19 (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Suasana beberapa kantor pemerintahan di lingkungan Pemkab Malang yang nampak lenggang lantaran adanya pegawai BKAD yang dikabarkan terpapar Covid-19 (Foto : Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bupati Malang Sanusi, menginstruksikan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk menjalani swab massal.

Saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, usai menjalani penetapan Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih, Sanusi menuturkan jika kebijakan swab massal ditataran pegawai yang identik berseragam coklat ini, semata-mata dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Baca Juga : LaDub dan Malang Jejeg Tak Hadir, KPU Kabupaten Malang Tetapkan SanDi Paslon Terpilih

”Terkait pandemi Covid-19, terutama saat PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) akan kami optimalkan operasi yustisi di setiap kecamatan. Sedangkan untuk para ASN dan setiap SKPD (dijajaran Pemkab Malang) semuanya akan kami swab,” jelasnya.

Kapan agenda swab massal tersebut dilangsungkan?

Orang nomor satu dijajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini, mengaku masih akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Termasuk berkoordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Malang.

”Belum (tahu kapan, red), swab (kepada jajaran ASN dan SKPD) ini masih dibicarakan. Saya akan koordinasi dengan Tim Covid-19 Kabupaten Malang,” jelasnya.

Meskipun belum memutuskan kapan swab massal tersebut direalisasi, namun secara gambaran umum, saat jajaan ASN dan SKPD ini menjalani tes swab, pelayanan publik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Malang, akan diliburkan secara bertahap. ”Ketika pelaksanaan swab, akan kami liburkan tiga hari,” imbuhnya.

Menurutnya, selama diliburkan 3 hari tersebut, Sanusi juga akan menginstruksikan kepada instansi terkait untuk melakukan penyemprotan disinfektan.

”Ketika diliburkan 3 hari itu, juga akan dilakukan penyemprotan desinfektan di seluruh ruangan SKPD,” jelasnya.

Guna merealisasikan gerakan swab massal tersebut, Sanusi mengaku bakal mengambil dari sebagian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

”Anggarannya dari BTT tahun 2021 sudah cair, karena kan sudah dianggarkan, kalau tidak salah (BTT) ada Rp 13 miliar,” terangnya.

Sekedar diketahui, kebijakan gerakan swab massal ditataran ASN di SKPD tersebut, disinyalir juga berkaitan dengan adanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang memilih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara daring.

Seperti yang sudah diberitakan, dari pantauan media online ini, sejak Selasa (19/1/2021) lalu sejumlah kantor pemerintahan yang berlokasi di area Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, terlihat sepi.

Usut punya usut, lenggangnya suasana sejumlah perkantoran tersebut, lantaran ada beberapa pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, yang dikabarkan terpapar Covid-19.

Baca Juga : Pejabat Jember Mangkir Dipanggil Bupati, Surat Dianggap Janggal

Dugaan itu juga dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara yang notabene kantor pemerintahannya berada tepat disebelah kiri kantor BKAD.

”Karena tetangga kantor (BKAD) ada yang terkena Covid-19, jadi kita mengantisipasi dengan memberikan pelayanan secara online,” ungkap Made yang juga sudah dikutip dalam pemberitaan yang publish pada Selasa (19/1/2021) lalu.

Sementara itu, dari pemberitahuan yang dihimpun media online ini, selain Bapenda Kabupaten Malang yang memberikan pelayanan secara online terhitung mulai tanggal 19 hingga 22 Januari 2021. Sejumlah kantor pemerintahan, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, pada tanggal yang sama juga memilih untuk memberikan pelayanan secara online.

Berbeda dengan kebijakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, pelayanan online tersebut berlaku mulai 2 hari lalu hingga tanggal 25 Januari 2021 mendatang.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang memilih untuk membuat kebijakan pelayanan secara daring, terhitung mulai tanggal 20 hingga 25 Januari 2021.

Kemudian, untuk pelayanan secara daring di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, berlangsung mulai tanggal 21 hingga 22 Januari 2021.

Sementara itu, dalam kurun waktu tiga hari berselang setelah secara bergantian instansi pemerintahan di lingkungan Pemkab Malang memutuskan untuk memberikan pelayanan secara daring. Bupati Malang Sanusi akhirnya membuat kebijakan untuk melakukan swab massal kepada jajaran ASN dan SKPD.

”ASN akan kita swab semua, sedangkan yang kedapatan positif Covid-19 akan kami arahkan untuk isolasi mandiri,” tukas Bupati Malang.

Sebagai acuan, merujuk pada pemberitaan JatimTIMES.com yang tayang pada 5 Januari 2021 lalu. Data Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Malang sejumlah 10.300 orang.

Topik
swab massal ASN Kabupaten Malang Bupati Malang Sanusi covid 19 kabupaten malang

Berita Lainnya