Pembatasan Sosial Berskala Mikro, Pemkab Malang Batasi Jam Operasional Pelaku Usaha | Jatim TIMES

Pembatasan Sosial Berskala Mikro, Pemkab Malang Batasi Jam Operasional Pelaku Usaha

Dec 29, 2020 19:54
Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang saat mensosialisasikan isi surat edaran tentang pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan selama libur panjang Nataru dimasa pandemi Covid-19 (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang saat mensosialisasikan isi surat edaran tentang pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan selama libur panjang Nataru dimasa pandemi Covid-19 (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

Selama libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membatasi jam operasional bagi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Malang.

Hal itu disampaikan Bupati Malang Sanusi saat menggelar rapat koordinasi (rakor) sosialisasi surat edaran (SE) Bupati Malang, tentang pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Malang selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 dalam masa pandemi Covid-19, Selasa (29/12/2020).

Baca Juga : Pemkot Batu Kucurkan Bantuan Sosial Tunai Profesi Rp 1 Miliar bagi 1.113 Warga

Rakor digelar bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang. ”Kalau ada yang melanggar surat edaran itu, akan ada sanksinya sesuai dengan ketentuannya,” tegas Sanusi saat ditemui usai menghadiri agenda yang dilangsungkan di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang tersebut.

Lebih rinci, dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, pembatasan jam operasional bagi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Malang tersebut, tercantum dalam surat edaran nomor 800/8452/35.07.013/2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Malang, selama libur Nataru 2020 dan tahun baru 2021 dalam masa pandemi corona virus disease 2019. ”Pembatasan jam operasional tempat usaha ini tercantum dalam point E tentang isi edaran yang ada di nomor 11,” terangnya.

Dalam isi edaran yang dimaksud tersebut, dijelaskan Wahyu, pengetatan protokol kesehatan berupa pembatasan jam operasional diberlakukan bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari sektor kuliner hingga tempat hiburan. ”Mulai dari restoran, cafe, warung makan, tempat hiburan dan usaha sejenisnya itu harus menerapkan pengetatan protokol kesehatan. Yakni berupa pembatasan jam operasional,” ungkapnya.

Bagi pelaku usaha yang telah disebutkan tersebut, lanjut Wahyu, harus menghentikan kegiatan operasionalnya maksimal hingga pukul 20.00 WIB. ”Jam operasional para pelaku usaha itu dibatasi hanya sampai pukul 20.00 WIB,” tegasnya.

Selain menerapkan pembatasan jam operasional bagi para pelaku usaha, Pemkab Malang juga akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

”PSBM ini berlaku mulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), desa, hingga seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malang,” imbuhnya.

Selama diterapkannya PSBM tersebut, jajaran terkait yang ada di Forkopimda Kabupaten Malang, memastikan bakal melakukan tindakan tegas jika masih ada kerumunan massa.

Tindakan tegas yang bakal dilakukan tersebut, dijelaskan Wahyu, berupa pembubaran secara paksa. ”Selama PSBM, kami juga akan melakukan pembubaran jika masih terjadi kerumunan massa di ruang publik,” tukasnya.

Seperti yang sudah diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Sekda Provinsi Jatim juga telah mengeluarkan surat edaran.

Baca Juga : Antisipasi Perayaan Tahun Baru, Rest Area Jubung Bakal Ditutup

Dalam surat edaran yang bernomor 736/24068/013.4/2020 tentang penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan libur tahun 2021 di Jawa Timur tersebut, ada 5 point yang ditekankan.

Berikut isi dari kelima poin yang mulai diberlakukan pada Selasa (29/12/2020) tersebut :

1. Meningkatkan penerapan protokol Kesehatan di wilayah masing-masing

2. Melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan (hajatan, seremonial resepsi pernikahan, kegiatan keagamaan dan perayaan tahun baru)

3. Menerapkan pengaturan jam malam dimulai pukul 20.00 WIB - pukul 04.00 WIB

4. Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat (TNI, POLRI, Satpol PP), serta satuan gugus tugas COVID-19 untuk mengambil tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran sesuai kewenangan yang mengacu Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota masing-masing

5. Untuk penerapan sanksi pidana dalam hal tidak diatur di Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Topik
Berita Malang BUPATI MALANG

Berita Lainnya