Mengusung Pasangan Calon (Paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang dengan perolehan unggul, tidak akan menumpulkan daya kritis Partai Golkar. Kritik akan tetap diberikan oleh partai Golkar jika Paslon Sanusi-Didik Gatot Subroto membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat Kabupaten Malang.
“Jika di kepemimpinan SanDi membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat Kabupaten Malang, kami akan mengkritisi,” kata Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) II Partai Golkar Kabupaten Malang, Siadi ketika ditemui di Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Malang, Rabu (23/12/2020).
Siadi menyatakan, pihaknya juga akan bekerja sama di dalam lingkaran parlemen. "Sebagaimana sikap DPP (Dewan Pengurus Pusat, red) Partai Golkar, kita koalisi saat Pilkada. Setelah itu kita tidak memposisikan diri sebagai oposisi. Tetapi kerja sama di parlemen," ungkapnya.
Partai Golkar sendiri di dalam gerbong koalisi parpol pengusung Paslon SanDi membawa bekal kursi di parlemen berjumlah 8 kursi atau menempati urutan kedua setelah PDI Perjuangan yang membawa 12 kursi untuk mengusung Paslon SanDi.
Pria yang sempat mendapatkan rekom sementara dari DPP Partai Golkar untuk menjadi Calon Bupati Malang dan kemudian urung ini menuturkan bahwa pihaknya akan selalu mendukung program-program dari Paslon SanDi yang berpihak kepada masyarakat. "Pasti kami akan mendukung program dari SanDi (Sanusi-Didik Gatot Subroto, red) sepanjang itu baik untuk masyarakat," ujarnya.
Terlebih lagi, disampaikan oleh Siadi bahwa di Kabupaten Malang saat ini pasca pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang 2020 membutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif untuk membangun Kabupaten Malang bersama-sama.
Sementara itu, menurut Siadi untuk membangun Kabupaten Malang agar semakin maju, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kedepan harus fokus terhadap pengentasan kemiskinan dan dilanjutkan fokus terhadap kesehatan. "Kemiskinan di Kabupaten Malang masih tinggi. Untuk itu yang perlu dilakukan yakni menguranginya. Bisa melalui sektor pariwisata. Jika dikembangkan pasti akan bisa mengurangi kemiskinan di pedesaan. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) harus hadir dan melengkapi itu," jelasnya.
Sedangkan untuk fokus kedua, Siadi mengatakan bahwa Pemkab Malang harus serius menangani segala macam permasalahan di dalam sektor kesehatan. "Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan pelayanan kesehatan," pungkasnya.
Sebagai informasi, bahwa hingga sampai saat ini Paslon SanDi belum bisa ditetapkan karena dari pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang sedang dalam proses menunggu BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dari Mahkamah Konstitusi RI.
Setelah BRPK dari Mahkamah Konstitusi RI sudah keluar, diperkirakan Bulan Januari atau awal Bulan Februari 2021 KPU Kabupaten Malang dapat melakukan penetapan kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih.
