Pemerintah pusat telah memberikan izin kepada perguruan tinggi untuk menggelar pembelajaran tatap muka untuk semester depan di tahun 2021.
Meski demikian, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang Prof Dr Abdul Haris MAg tak mau gegabah. Ia menegaskan, pihaknya tak akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka apabila keselamatan warganya tak terjamin.
Baca Juga : Wali Kota Batu Inginkan Sekolah di Kota Batu Ada Muatan Lokal Lingkungan
Belum lama ini pihaknya juga sempat menghadiri pertemuan dengan rektor Universitas Airlangga (Unair) untuk mendiskusikan hal tersebut. Dalam pertemuan itu, Haris menyampaikan bahwa UIN Malang selalu konsisten untuk menjaga keselamatan dan kesehatan warganya.
"Jadi, kalau betul-betul tidak terjamin kesehatannya, kami tidak melakukan luring tapi tetap daring," ucapnya kepada MalangTIMES.
Lebih lanjut Haris menjelaskan, pihaknya akan mempertimbangkan banyak hal untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Utamanya pertimbangan soal keselamatan dan kesehatan.
"Kami tetap akan mempertimbangkan. Jangan sampai kita berambisi untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan luring tetapi membahayakan nyawa mereka. Ini betul-betul tidak bisa kita terima," tegasnya.
Pertimbangan itu dirasa perlu terlebih saat ini kasus covid-19 di kota Malang kembali melonjak. Bahkan, belum lama ini Wali Kota Malang Sutiaji juga sudah melarang perguruan tinggi untuk mengadakan wisuda tatap muka.
Hal itu merujuk Surat Edaran (SE) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Wisuda Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Dalam surat yang ditandatangani Sutiaji pada 10 Desember 2020 itu, diminta agar seluruh rektor atau pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta melaksanakan kegiatan wisuda di lingkungannya dengan sistem daring dan tidak dilaksanakan secara tatap muka.
Baca Juga : Pembelajaran Tatap Muka, Bupati Madiun Minta Camat Lakukan Pemantauan
Sutiaji juga dengan tegas telah menekankan agar semua pihak mematuhi semua regulasi berkaitan dengan covid-19. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun mengambil sikap dengan kembali mengetatkan operasi yustisi. Pemkot terus mengimbau masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan pencegahan covid-19.
"Ini kita memasuki fase-fase rentan. Bisa kita cermati dalam beberapa bulan kita berada pada masa landai dan angka kasus positif yang dalam pemantauan bahkan di bawah 5. Namun bulan Desember ini, lonjakan cukup tinggi. Ini lompatan dan lonjakan yang tidak main-main serta perlu pengetatan kembali," katanya.
Sebagai informasi, lonjakan kasus covid-19 di Kota Malang beberapa hari terakhir ini terkontribusi dari klaster perkantoran, lingkungan pendidikan, pekerja lapangan, transmisi lokal (pergerakan orang antar-daerah) serta peningkatan status pasien suspek yang sudah keluar hasil swab-nya.
