KPK baru saja mengumumkan telah menangkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara karena kasus korupsi. Menteri berlatar belakang politisi PDI Perjuangan itu dijadikan tersangka Minggu (6/12) pagi dini hari terkait perkara bantuan sosial (bansos).
Bulan Oktober lalu, Juliari pernah datang ke Surabaya dalam rangka membagi bantuan sosial. Dia membagikan bantuan tersebut di kantor Kecamatan Gayungan bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Baca Juga : Anggota DPRD Jatim H. Rofik Bagi 1.000 Paket Bantuan di Kawasan Terdampak Erupsi Semeru
Saat itu, program ini mendapat sorotan dari Ketua Dewan Kehormatan IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) Abdul Malik. Penyebabnya, program sebenarnya sudah diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada September. Namun, entah mengapa diluncurkan lagi di Surabaya.
Malik saat itu meminta pihak berwenang mengawasi dengan ketat penyaluran beras sosial tersebut. Sebab momen dekat dengan pilkada. Sehingga, jangan sampai disalurkan untuk kepentingan pemenangan salah seorang calon.
”Anggota dewan, kepolisian, dan pegiat anti korupsi harus bersama-sama memastikan, bantuan beras ini tepat sasaran. Tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik,” tegas Malik.
Kini sang menteri sudah ditangkap KPK, Malik pun mengapresiasi hal ini. "Dengan adanya menteri sosial tertangkap KPK, Alhamdulillah Allah sudah menunjukkan jalan yang benar," kata dia, Senin (7/12).
Sebagai seorang praktisi hukum, Malik meminta penyelidikan tak hanya berhenti di Jakarta saja. Tapi juga harus sampai ke Surabaya.
"Karena bagaimanapun bansos yang di Surabaya bukan resmi diberikan. Sudah kami protes waktu ada bansos di Gayungan," tuturnya.
Menurut dia bantuan sosial harus diberikan tanpa ada tedeng aling-aling bagi yang memang membutuhkan. "Tak untuk kepentingan salah satu partai dan paslon," tegas dia.
Secara khusus Malik pun meminta agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Sosial Suharto Wardoyo. Karena dia dianggap orang yang lurus.
Baca Juga : Tokoh Pers ini Prediksi Box Culvert Peninggalan Wali Kota Risma Bisa Timbulkan Masalah
Malik berani menjamin demikian sebab ada ancaman Suharto akan dicopot dari kepala dinas sosial lantaran tak mau nurut ke wali kota perihal pembagian bansos.
"Itu pak Suharto Wardoyo saya minta KPK memeriksa. Karena pak Suharto itu kepala dinas yang tak mau mengikuti perintah bu Risma," lanjut dia.
Malik pun juga secara khusus memberikan apresiasi terhadap Suharto Wardoyo. "Karena dia paham betul apa yang dia lakukan akan melanggar," lanjutnya.
Rencana pencopotan Suharto Wardoyo tak lagi berjalan mulus, lantaran masa jabatan dari Risma mau berakhir. "Bagaimanapun juga pencopotan yang dilakukan sejak enam bulan terakhir masa dinas itu tak bisa dilakukan. Itu tak diperbolehkan oleh undang-undang," imbuhnya.
"Saya salut pada pak Suharto. Saya minta KPK periksa pak Suharto. Karena dia adalah salah satu yang tak setuju dengan bansos yang disalurkan untuk kegiatan kampanye," pungkas pria yang juga jadi Ketua DPD KAI Jatim ini.
