Calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kediri saat memaparkan visi dan misinya dalam debat pamungkas. (Eko arif s/Jatimtimes)
Calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Kediri saat memaparkan visi dan misinya dalam debat pamungkas. (Eko arif s/Jatimtimes)

Jelang Pilkada 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menggelar debat publik ke 3 atau debat pamungkas calon bupati dan wakil bupati. Acara ini berlangsung  di Hotel Insumo Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri, dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, Selasa (1/12/20) malam.

Dalam debat publik kali ini mengusung tema Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Debat pamungkas ini menghadirkan 5 panelis, di antaranya, Dian Fericha (Akademisi), Kukuh Budi Mulya (Akademisi), Muflihul Hadi (Ombudsman RI perwakilan Jatim), Iskandar Tsani (Akademisi), dan Yana S Hijri (Akademisi).

Baca Juga : Awali Debat Pamungkas, Paslon SanDi Panjatkan Doa Demi Kesembuhan KH Said Aqil Sirajd

Komisioner KPU Kabupaten Kediri bidang Partisipasi Masyarakat, Nanang Qosim mengatakan, acara debat ini sangat penting karena mengangkat tema hukum dan pelayanan publik.

“Jika pada debat sebelumnya kita membahas ekonomi dan kesehatan, maka debat kali ini sangat penting karena membahas hukum dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

“Sebagus apapun program kalau kemudian tata pelayanan tidak berjalan maka kurang. Hubungan komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus baik. Maka yang menjadi visi misi pasangan calon bisa tersampaikan,” imbuhnya.

Terakhir, ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk menggunakan hak suaranya, pada 9 Desember 2020.

Sementara itu, untuk tema debat pamungkas kali ini pasangan calon (Paslon) tunggal Dhito-Dewi memaparkan beberapa programnya mengenai tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Di antaranya mengenai kebijakan Bidang Hubungan Lembaga Vertikal dan Horizontal.

Selain itu Dhito-Dewi membahas soal manajemen pemerintahan efektif, efisien, akuntabel, transparan. Bagaimana manajemen partisipasi masyarakat. Pasangan calon bupati Kediri juga membahas pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Dalam bidang hubungan lembaga vertikal dan horizontal, Dhito-Dewi menyampaikan akan memperkuat hubungan dengan pemerintah provinsi dengan daerah.

Baca Juga : Amankan Situasi Pilkada, Polres Trenggalek Gelar Deklarasi

Dalam kebijakan manajemen pemerintahan efektif, efisien, akuntabel, transparan, Dhito-Dewi akan meningkatkan kapasitas birokrasi dengan e-government.

Kebijakan manajemen partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, Dhito-Dewi akan melakukan koordinasi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Sementara kebijakan dalam pencegahan korupsi, Dhito-Dewi akan menjalankan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

“Menyediakan sarana partisipasi pemerintah dan masyarakat melalui program ngopi dan blusukan," ungkap Dewi dalam paparan visi misinya.