Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Blitar, Selasa (17/11/2020). Kunjungan ini dalam rangka survei informasi hasil pelaksanaan Reformasi Birokasi di Dispendukcapil Kabupaten Blitar.
Rombongan BPKP Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Blitar diterima oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar Luhur Sejati dan Sekretaris Dispendukcapil Bayu Purna.a
Baca Juga : Disnakan Gencarkan Pendataan, Jumlah Nelayan di Kabupaten Blitar Terus Meningkat
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Luhur Sejati mengungkapkan, Instansinya kian gencar melaksanakan reformasi bikrorasi untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hasil survey ini akan dijadikan kajian oleh Dispendukcapil Kabupaten Blitar untuk meningkatkan pelayanan daalam rangka membahagiakan masyarakat.
“Dalam survei ini kami menerima kuisioner yang harus kami jawab dengan jujur. Harapan kami semua penilaian dari BPKP menjadi standarisasi minimal yang menjadi kajian kami untuk meningkatkan pelayanan. Kami sangat berterimakasih kantor Dispendukcapil menjadi salah satu tujuan untuk mengisi kuisioner reformasi birokrasi,” kata Luhur.
Dikatakannya, reformasi bikrorasi adalah kemauan untuk berubah. Sebagai kantor pelayanan, Dispendukcapil Kabupaten Blitar selalu ingin dan mau berubah di bidang pelayanan.
“Karena kebutuhan masyarakat. Kemudian psikologis masyarakat kan sangat dinamis. Kalau kita tidak bisa mengikuti ya kita akan ketinggalan, pelayanan yang cepat dan tepat tidak akan sampai," terangnya.
Dalam survey ini BPKP memberikan kuisioner yang diisi oleh kepala dinas, sekretaris dinas, kasubag sungram, pejabat fungsional hingga masyatakat selaku pemohon layanan adminduk. Kuisioner tersebut harus dijawab dengan jujur untuk mendapatkan data yang akurat.
Baca Juga : Bank Sampah di Kabupaten Blitar Semakin Menggeliat, DLH Laksanakan Monev
“Jawaban dari kuisioner tersebut tidak boleh mengada-ada. Kalau baik ya harus dijawab baik dan kalau jelek ya harus jelek. Jangan sampai takut jelek dikatakan baik atau sebaliknya, dan kami tidak mengharap itu. Kami justru mengharap apa adanya dulu, kemudian kami tahu kondisi sebenarnya yang diinginkan masyarakat, kedepan keinginan masyarakat ini akan menjadi kebijakan kami dalam membuat kebijakan reformasi birokrasi berikutnya,” tegasnya.
Inovasi dan terobosan melalui program-program baru belakangan memang gencar dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Blitar. Beberapa inovasi seperti pelayanan Drive Thru, jemput bola, gebrakan pelayanan di bidang akta melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dan program inovatif lainnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Blitar.
“Inovasi adalah salah satu bentuk dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu menelurkan yang namanya inovasi layanan, kita produknya adalah layanan. Ini dua hal yang saling terkait. Jadi hal yang pokoknya reformasi, untuk menuju reformasi meningkatkan pelayanan yang sebaik mungkin maka kita ciptakan strategi. Strategi itu bisa inovasi-inovasi untuk percepatan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,” pungkasnya.
