Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menegaskan pemanfaatan dana desa untuk dua hal. Yaitu peningkatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penegasan itu disampaikan Halim saat berkuanjung ke Kabupaten Lumajang dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendesa) PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.
“Dananya mau dipakai apa saja asal arahnya ke peningkatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat boleh,” jelasnya ketika berada di Wisata Hutan Bambu, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (13/11/2020).
Baca Juga : Pemkab Malang Berupaya Segera Masuk Zona Hijau Covid-19, Siapkan Anggaran di Tiap OPD
Dikatakan lagi bahwa pihaknya meminta kepala desa menggunakan acuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan Desa dalam merencanakan arah pembangunan desa karena pondasi paling mendasar dalam pembangunan merupakan perencanaan.
Masih Halim, SDGs Desa sendiri menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs Nasional. Dirinya mencontohkan dua poin yang terdapat dalam SDGs Desa. Yaitu Desa Tanpa Kemiskinan dan Desa Tanpa Kelaparan. “Misal ada desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Caranya gimana? Bangun desa wisata, mengembangkan UMKM dan seterusnya,” imbuhnya.
"Jadi siapa pun kalau ditanya mau bangun apa ketika jadi kepala desa, jawabnya harus jelas. Contoh yang paling mudah dengan terbebasnya desa dari kelaparan dan kemiskinan. SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa,” paparnya.
Baca Juga : Wali Kota Kediri Beri Arahan Peningkatan SDM dan Kinerja PDAM Tirta Dhaha
Lanjutnya, apabila desa ingin warganya sehat, bisa diarahkan dengan desa peduli pendidikan, desa peduli kesehatan dan sebagainya karena semua permasalahan yang ada bisa tertangani melalui SDGs Desa.
