Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah kabupaten Banyuwangi meminta agar penyaluran insentif guru ngaji tahun 2020 yang akan dicairkan bulan Nopember ditunda agar tidak menimbulkan multi tafsir karena menjelang Pilkada dan menyarankan menunda setelah gelaran Pilkada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Suyatno, Sekretaris Komisi II DPRD Banyuwangi dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2021, Komisi II DPRD Banyuwangi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja antara lain Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disnaker serta Bagian Kesra Pemkab Banyuwangi, Selasa (10/11) lalu.
Baca Juga : Plt Bupati Jember Sentil Guru Harus Bisa Cetak Murid Kreatif dan Percaya Diri
Selanjutnya politisi Partai Golkar Banyuwangi itu mengungkapkan rencana pagu anggaran program pertanian yang dialokasikan dalam APBD tahun 2021 mendatang masih terlalu kecil. Dan hal tersebut tidak berbanding dengan tema pembangunan tahun 2021 yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui kebangkitan pertanian, pariwisata dan penguatan SDM.
“Tahun 2021 nanti merupakan bangkitnya pertanian di Banyuwangi, namun anehnya pagu anggaran program pertanian yang dialokasikan pada APBD tahun 2021 masih kecil yakni sebesar Rp. 30,4 miliar, harusnya dialokasikan maksimal sekitar Rp. 70 miliar,” ucap Suyatno saat dikonfirmasi awak media.
Suyatno menuturkan, prediksi ancaman krisis pangan tahun 2021 dapat menjadi peluang jika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bisa mengatisipasi melalui program-program yang fokus pada ketersediaan pangan salah satunya dari produk pertanian.
Sehingga pihaknya meminta eksekutif untuk menata kembali pagu anggaran program pertanian sesuai dengan tema pembangunan tahun 2021.
“Kita minta anggaran program pertanian ditambah agar produktivitas pertanian bisa lebih maksimal, “ ucapnya.
Selanjutnya sektor perikanan, Komisi II berharap kepada eksekutif untuk lebih mensuport anggaran program pengelolaan perikanan budidaya atau perkanan darat agar aktifitas pemberdayaan masyarakat lebih maksimal.
“Yang terpenting sektor perikanan darat, bagaimana bisa lebih maksimal, khususnya produk perikanan yang laku di pasaran sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat, bukan hanya sekedar hobby,“ ungkapnya.
Baca Juga : Bertabur Hadiah Menarik, ini Agenda HUT ke-1.260 Kabupaten Malang Tahun 2020
Komisi II berharap pemeritah kabupaten Banyuwangi lebih maksimal melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap masyarakat pembudidaya perikanan darat, tidak hanya memberikan pelatihan, bantuan modal tetapi juga melakukan pendampingan pemasarannya.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian, Komisi II juga meminta SKPD yang membidangi agar lebih memaksimalkan peran pelaku seni di tengah pandemi covid-19 dengan memberikan ijin pertunjukan yang bersifat terbatas ataupun virtual agar ekonomi mereka pulih kembali.
“Komisi II menyarankan kepada Pemkab Banyuwangi agar bermitra dengan daerah-daerah lain yang pariwisatanya lebih maju, bukan justru bersaing ,“ imbuh politisi Partai Golkar asal daerah pemilihan Banyuwangi IV ini.
Diakhir wawancara, Suyatno mengingatkan kembali dan meminta Bagian Kesra Pemkab Banyuwangi agar menunda penyaluran insentif guru ngaji tahun 2020 dalam situasi menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2020 agar tidak terjadi multi tafsir di masyarakat.
