Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) memastikan para buruh di Kabupaten Malang sejahtera dengan pemenuhan jaminan sosial dan kesehatan yang merata.
Lathifah Shohib menegaskan kembali terkait pemenuhan jaminan sosial dan kesehatan untuk para buruh ketika menyapa buruh Pabrik Rokok Topas pada momen kampanyenya di Karangploso.
Perempuan yang merupakan cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yakni KH. Bisri Syansuri ini mengatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi para buruh Kabupaten Malang terkait tingkat kesejahteraan yang masih jauh dari harapan.
Untuk mengatasi hal tersebut, perempuan yang lebih akrab disapa Bu Nyai ini menjelaskan bahwa konsep hubungan industrial harus tercipta dan terbangun dengan baik. Antara pihak buruh, pemerintah daerah dengan pengusaha. "Termasuk bagaimana nanti Pemerintah Daerah bisa melakukan pemantauan kepada perusahaan, termasuk apakah gaji buruh sudah sesuai dibayarkan atau hal-hal apa saja terkait hak buruh yang masih belum diperoleh," ungkapnya.
Bu Nyai menjelaskan, bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh paslon LaDub, kebanyakan buruh di Kabupaten Malang masih belum mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan yang sesuai.
Dalam mengatasi permasalahan dan mewujudkan hubungan industrial yang baik, paslon nomor urut dua ini menegaskan jika akan menerapkan konsep Universal Health Coverage (UHC) yang sudah menjadi hal wajib pemerintah daerah dalam mensukseskan program nasional.
"Jaminan kesehatan serta jaminan sosial kedepan harus didapatkan oleh buruh. Itu komitmen kami ketika nanti diamanahi masyarakat menjadi kepala daerah," tegasnya.
Bu Nyai yang pernah diamanahi masyarakat Malang Raya sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI dua periode ini juga berkomitmen bahwa di kepemimpinannya mendatang, pemerintah daerah akan hadir menyelesaikan permasalahan buruh dengan perusahaan.
Nantinya untuk tahapan penyelesaian masalah tersebut, pemerintah daerah hadir sebagai jembatan perantara untuk mencari solusi terbaik yang disepakati bersama. "Selama ini kan banyak masalah hubungan industrial yang belum tertangani dengan baik. Buruh masih menjadi pihak yang kurang diperhatikan pemerintah. Karena itu paslon LaDub berkomitmen penuh akan mengatasi masalah tersebut kedepan," katanya.
Hal konkret yang pasti dilakukan oleh paslon LaDub jika diamanahi masyarakat memimpin Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Malang akan hadir melakukan pendataan terhadap keberadaan buruh di Kabupaten Malang.
Nantinya, dikatakan Bu Nyai bahwa tabulasi data yang didapat merupakan suatu hal yang penting bagi penyelesaian dan pemetaan kondisi perburuhan di Kabupaten Malang. Karena untuk melangkah dan mengeluarkan kebijakan akan lebih mudah dan terukur jelas berdasarkan data.
"Selama ini tidak ada pendataan seperti itu, sehingga Pemda tidak mengetahui peta tersebut. Akibatnya ketika tidak tahu peta, maka kebijakan yang dikeluarkan bisa saja tidak tepat dan kurang berpihak kepada buruh," tutupnya.
