TRENGGALEKTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek kedatangan tamu dari Jawa Tengah. Rombongan jauh-jauh dari DPRD Banjarnegara untuk berguru tentang pembahasan APBD dan pengelolaan pendapatan di tahun 2021.
Bertempat di lantai bawah gedung DPRD Trenggalek rombongan DPRD Banjarnegara diterima langsung oleh Muhtarom selaku Sekretaris DPRD Trenggalek. "Pada intinya DPRD Banjarnegara Sharing tentang proses pembahasan APBD 2021 dan pengelolaan pendapatan di Trenggalek," papar Muhtarom usai menerima kunjungan kerja, Jum'at (6/10/2020).
Baca Juga : Wali Kota Batu: Sanksi Berat Menanti Pelanggar Perwali Protokol Kesehatan
Dijelaskan Muhtarom, nota APBD 2021 Trenggalek baru disahkan pada tanggal 4 kemarin. Sementara untuk proses selanjutnya masih menunggu penyampaian PU Fraksi yang akan digelar pada tanggal 7, dan jawaban eksekutif pada tanggal 11 November 2020. "Setelah serangkaian proses itu dilewati, baru diagendakan penetapan yang rencananya pada tanggal 26 November bulan ini," ujar Muhtarom.
Selain belajar tentang pembahasan APBD di Trenggalek, DPRD Banjarnegara juga menggali informasi terkait pengelolaan besaran pendapatan anggaran 2021.
Menurut Muhtarom, pihaknya menyakini jika seluruh daerah di Indonesia mengalami nasib yang sama. Yakni mengalami penurunan anggaran transfer dari pusat. "Asumsi APBD 2021 Trenggalek sekitar Rp 1,8 triliun, sementara tahun kemarin sekitar Rp 2,2 triliun. Jadi ada penurunan sekitar Rp 300 miliar jika dibanding tahun kemarin," jelas Muhtarom.
Dijelaskan Muhtarom, Trenggalek mengalami penurunan dana transfer pusat sekitar Rp 185 miliar. Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan. Totalnya hampir 300 miliar penurunan rencana APBD di Trenggalek.
Baca Juga : Tahun 2021, Siap-Siap Banpol PP Kota Batu Gaji Naik
Tidak puas sampai disitu, DPRD Banjarnegara juga menanyakan besaran anggaran di sekretariat DPRD. Menurut Muhtarom, Rencana Kerja Pemerintah Daerah kemarin ada plafon anggaran sekitar Rp 17 miliar 500 juta.
"Jika di tahun 2020 kemarin anggaran ada sekitar Rp 24 miliar, maka di tahun depan ada penurunan. Karena adanya penurunan kondisi keuangan," pungkas Sekwan.
