Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang, dengan nomor urut dua yakni, Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) sangat getol dan berkomitmen memperjuangkan kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Malang.
Bentuk komitmen tersebut disampaikan langsung oleh paslon LaDub ketika berjumpa dengan masyarakat maupun dalam berbagai kegiatan. Mereka menyampaikan, bahwa di Kabupaten Malang sangat bisa jika diterapkan pendidikan gratis.
Baca Juga : Ingin Merakyat, Bakal Calon Kades Daftar Naik Kereta Andong
Pendidikan gratis, menurut Lathifah Shohib, tergantung kemauan dan kepekaan dari pemimpin di tataran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Malang.
"Jadi, jika selama ini tidak terealisasi pendidikan gratis, maka ada yang salah urus dalam sektor kebijakan anggaran pemerintahan selama ini," ungkapnya, Selasa (27/10/2020).
Perempuan yang juga merupakan mantan anggota Komisi X DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI yang salah satunya memiliki fokus pengawasan kebijakan pada dunia pendidikan, menegaskan, bahwa jika dirinya diamanahi sebagai Bupati Malang, tidak akan ada lagi dikotomi pendidikan. Antara lembaga pendidikan di bawah kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI maupun yang berada di bawah kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Hal itu merupakan salah satu dari tiga komitmen paslon LaDub dalam memajukan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Malang.
"Saya berkomitmen tidak ada dikotomi antara pendidikan di bawah Kemenag dan Kemendikbud. Semua akan mendapat porsi yang adil dan merata. Itu komitmen saya," tegasnya.
Lathifah yang merupakan cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yakni KH. Bisri Syansuri serta merupakan anak dari Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Jombang, yakni KH. Shohib Bisri ini juga akan lebih memperhatikan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malang.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren, maka keberadaannya harus dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang ada," ujar perempuan yang lebih akrab disapa Bu Nyai ini.
Dimaksimalkan, lanjutnya, sesuai dengan potensi yang ada. Termasuk perihal pengembangan infrastruktur yang berbentuk fisik maupun non-fisik serta penumbuhan jiwa entrepreneurship bagi para santri di pondok pesantren.
"Kita sudah analisa undang-undang tersebut dan jika tidak menabrak aturan, maka infrastruktur pondok pesantren ke depan bisa kita tingkatkan melalui bantuan dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, red)," jelasnya.
Baca Juga : Deretan Figur Publik Akan Ramaikan Kampanye Paslon LaDub
Komitmen terakhir dalam dunia pendidikan, disampaikan Bu Nyai, yakni terkait kesejahteraan guru yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa.
Perempuan yang juga pernah aktif menjadi tenaga pengajar di SMA Wahid Hasyim Malang dan Universitas Islam Malang ini mengaku sangat mengetahui persis bagaimana manajemen kesejahteraan guru, khususnya di Kabupaten Malang.
Terlebih pada kesejahteraan GTT (guru tidak tetap) dan juga guru madrasah yang menjadi komitmen paslon LaDub untuk diperjuangkan. Hingga sejahtera jika paslon LaDub diamanahi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang.
Disinggung terkait kebijakan kenaikan gaji guru, Bu Nyai pun menegaskan, bahwa sangat bisa untuk di wilayah pemerintahan Kabupaten Malang.
"Nanti kita akan sisir anggaran-anggaran yang tidak efektif dan kita alihkan kepada guru. Hal ini cukup memungkinkan, karena kami sudah melakukan analisa terhadap postur APBD Kabupaten Malang," ujarnya.
Disampaikan Bu Nyai, bahwa harapan utama dari paslon LaDub nomor urut dua dapat merealisasikan seluruh program yang berkaitan dengan pendidikan. Agar dapat membangkitkan dan merubah wajah dunia pendidikan Kabupaten Malang ke depan menjadi lebih baik dari sekarang.
