Peringatan HUT Partai Golkar ke 56 di Lumajang disertai dengan sosialisasi UU Cipta Kerja yang baru saja disyahkan oleh DPR RI. Ketua DPD Golkar Lumajang Drs. H. Suigsan MM, menyampaikan manfaat besar dari UU Cipta Kerja tersebut, dihadapan pada pengurus dan kadernya.
"Dengan UU Cipta Kerja ini, pelaku UKM bisa dengan mudah mendirikan PT, termasuk dalam mendaftarkan Hak Kekayaan intelektualnya. Selama ini usaha dalam bentuk PT identik dengan perusahaan besar. Dengan kemudahan ini, maka UKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses ke perbankan dalam kerangka peningkatan modal," kata H. Suigsan, hari ini, Selasa (20/10) di Kantor DPD Golkar Lumajang.
Baca Juga : Bendera Aremania Berjajar di Rute Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ada Apa?
Masih kata Suigsan, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memberikan jaminan kehilangan pekerjaan yang didasarkan kepada hubungan industrian Pancasila, yang melibatkan pekerja dan pemerintah.
"Negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya
Sayangnya, ketika UU ini disyahkan, banyak Hoax beredar yang menyebut bahwa pesangon dihapus, hak cuti dihapus dan sejumlah hoax lainnya.
"Mengenai isu hak cuti haid dan cuti melahirkan dihapus, dengan tegas UU ini mewajibkan pengusaha memberikan cuti dan waktu istirahat. Waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui, dan hak lainnya. Tidak ada yang dihapus," jelasnya kemudian.
Baca Juga : Diduga Berzina, Warga Satu Desa di Jombang Demo Tuntut Perangkat Desa Dipecat
Pada kesempatan yang sama, Suigsan mengatakan, melalui UU Cipta Kerja peluang usaha menjadi lebih besar dan diharapkan berdampak kepada terciptanya peluang kerja.
"Ini kami sampaikan dalam forum ini agar kontroversi terkait UU Cipta Kerja ini segera berakhir, dan seluruh kader kami juga bisa membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat," jelas Suigsan lagi.
