Ketua DPRD Probolinggo, Andi Suryanto (Batik) ketika menemui masa Aksi. (Foto:Mabrur/Probolinggotimes)
Ketua DPRD Probolinggo, Andi Suryanto (Batik) ketika menemui masa Aksi. (Foto:Mabrur/Probolinggotimes)

Tuntutan demonstran atas penolakan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan kepada wakil rakyat DPRD Kabupaten Probolinggo disetujui. Persetujuan menerima tuntutan demonstran dari sejumlah elemen mahasiswa itu dalam rapat yang digelar di gedung dewan, Sabtu (10/10/2020) malam. 

Tuntutan tersebut disepakati dan ditandatangani oleh perwakilan anggota dewan yang diwakili oleh Andi Suryanto Wibowo selaku ketua DPRD Probolinggo dari fraksi Nasedem, Lukman Hakim (Wakil Ketua 1) fraksi PKB, Oka Mahendra Jati Kusuma (Wakil Ketua 2) fraksi Golkar dan Jon Junaidi (Wakil Ketua 3) fraksi gerindra.

Baca Juga : KPU Kabupaten Malang Khawatir Partisipasi Pemilih Turun karena Covid-19

Berdasarkan Press Release yang didapat Probolinggotimes, respons tersebut terkait surat tuntutan masa aksi pada Kamis, (8/10/2020) yang lalu terdiri dari sejumlah tuntutan. 

Pertama, menolak UU Cipta Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR dan pemerintah karena cacat prosedural. Kedua DPR dan Pemerintah gagal dan tidak berkomitmen menjalan cita-cita dan tujuan negara yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945 dan pancasila.

Ketiga, mendesak DPR dan Pemerintah untuk mendahulukan keselamatan dan rakyat dengan memfokuskan terhadap penanganan pandemi covid-19. Dan yang terakhir adalah, Mendorong dan menyatukan dukungan secara penuh bagi akademisi dan koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan Judicial Review ke MK.

Diketahui, aksi demonstrasi pada kamis (8/10/2020) lalu, yang dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa tersebut, sempat ditemui oleh salah satu anggota dewan. "Kami Mengapresiasi aspirasi dari adik-adik mahasiswa dalam menyuarakan pendapatnya," ujarnya Andi selaku ketua DPRD Probolinggo di tengah masa aksi.

Baca Juga : SK Pemecatan Turun, Kader PDI Perjuangan Dilarang Pilih Yusuf Widyatmoko

Pihaknya mengatakan bahwa senin lalu DPRD telah menemui dan berdiskusi dengan perwakilan buruh untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Namun, surat pernyataan resmi dari pihak dewan baru dikembalikan kepada pihak mahasiswa pada Sabtu malam. Dalam surat tersebut dibuktikan jika DPRD Probolinggo telah menyatakan sikap sepakat dengan mahasiswa dan ditandatangani oleh 4 orang dewan.