Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lumajang, H. Idris Marzuqi S.Pd akhirnya angkat bicara terkait penolakan partainya terhadap RUU Cipta Kerja yang baru disyahkan DPR RI menjadi UU.
"Fraksi kami di DPR RI memilih Walk Out bukan tanpa alasan. Dan sikap ini akan terus kami perjuangan sampai tingkat kabupaten. Kami merasa, ditengah pandemi Covid-19 ini, seharusnya lebih memilih berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi ini dibandingkan dengan mengesahkan RUU ini. Untuk saat ini urgensinya kami rasa kurang tepat," kata H. Idris Marzuqi S.Pd kepada Jatimtimes, pagi ini, Rabu (7/10) di Kantor DPC Partai Demokrat Lumajang.
Baca Juga : Lumajang Diguncang Gempa, Paling Terasa di Kawasan Selatan, BMKG Sebut tidak Berpotensi Tsunami)
Dijelaskan, disamping persoalan urgensinya yang tidak tepat, Partai Demokrat menilai RUU yang sudah disyahkan ini tidak mencerminkan prisip keadilan untuk masyarakat. Alasan inilah yang menyababkan Partai Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.
"Rasanya semakin jauh dari prinsip keadilan untuk masyarakat, khususnya para pekerja. Jika diteruskan kami berpendapat UU ini memiliki potensi untuk lahirnya masalah-masalah baru, yang terkait dengan nasib pekerja di tanah air. Ini yang menjadi dasar kami melakukan penolakan itu," jelas H. Idris Marzuki, yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Lumajang.
H. Idris Marzuki juga menjelaskan, penolakan terhadap UU ini saat ini berlangsung dimana-mana. Ini harus disikapi oleh pemerintah dengan benar, dengan harapan tidak memicu aksi yang lebih besar.
"Kami tegaskan, partai kami akan memilih berkoalisi dengan rakyat, khususnya kaum buruh yang berpotensi dirugikan jika UU ini benar-benar diberlakukan," jelasnya kemudian.
Baca Juga : Sempat Viral, Gadis Probolinggo yang Hilang Akhirnya Ditemukan
Walau demikian, Fraksi Demokrat Lumajang tetap berharap agar segala penyampaian aspirasi dalam betuk aksi, khususnya di Lumajang tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan menyampaikan secara santun baik melalui pemerintah maupun DPRD di Lumajang.
"Semoga teman-teman yang akan melakukan aksi tetap mematuhi protokol kesehatan, dan menyampaikan aspirasinya secara santun dan prosedural," kata Idris Marzuqi kemudian.
