Bupati Malang HM. Sanusi saat memimpin pembahasan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Malang 2020-2035 di Pendopo Kepanjen, Jumat (18/9/2020). (Foto: Ashaq Lupito/MalangTimes)
Bupati Malang HM. Sanusi saat memimpin pembahasan Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Malang 2020-2035 di Pendopo Kepanjen, Jumat (18/9/2020). (Foto: Ashaq Lupito/MalangTimes)

Di tengah terpaan pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah berkomitmen memperkuat sektor pariwisata demi terwujudnya peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Komitmen tersebut ditandai dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Malang tahun 2020 hingga 2035.

Baca Juga : Bupati Malang Sebut Pertumbuhan Ekonomi Saat Covid-19 Capai 3 Persen

Pemkab Malang pun memiliki cara tersendiri dalam memperkuat sektor pariwisata. Yakni dengan menyasar para investor yang memiliki passion usaha dalam pengembangan wisata.

Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan bahwa penguatan pada sektor kepariwisataan antara lain dengan membangun hotel, penginapan yang berada di wilayah destinasi wisata, dan restoran. Pembangunan hotel dan restoran dapat menghasilkan pajak.

"Itu salah satu potensi untuk menyumbang PAD. Sementara ini, wisatawan yang berkunjung ke (destinasi, red) wisata di Kabupaten Malang, menginapnya di Hotel Kota Batu dan Kota Malang, karena hotelnya ada di sana," ucapnya di Pendopo Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (18/9/2020).

Tetapi Sanusi mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menghambat pengembangan destinasi wisata oleh investor. Yakni lahan wisata alami di Kabupaten Malang mayoritas merupakan lahan milik Perhutani (Perusahaan Hutan Negara Indonesia).

"Di Malang ini ada 45 ribu hektare masuk lahan hijau dan juga sebagian tempat wisata masuk wilayah pengelolaan Perhutani. Ini dalam pengelolaan wisata, akibatnya terhambat," ungkapnya.

Selain  merupakan lahan Perhutani, terdapat beberapa aturan yang mengikat terkait pengelolaan. Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Baca Juga : Baznas Kabupaten Bantul Berikan Tali Asih Rp 500 Juta ke Seluruh Takmir Masjid dan Marbot

Menurut Sanusi, ada beberapa kebijakan yang menyebabkan lambatnya investor untuk mau berinvestasi di Kabupaten Malang, utamanya di sektor kepariwisataan. "Saya harap ada kebijakan yang lebih fleksibel dan kerja samanya bisa diatur lebih baik lagi. Sehingga infrastruktur pembangunan (destinasi wisata) bisa mengikuti," ungkapnya.

Sanusi pun mengatakan bahwa diperkirakan minimal tiga tahun ke depan akan dibangun hotel. "Setahun ini sudah dua hotel. Selama ini masih belum ada yang bintang lima. Baru dua yang bintang lima," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara mengungkapkan bahwa rencana pengembangan pengelolaan wisata ini akan direalisasikan tahap demi tahap selama 15 tahun ke depan.

Salah satu yang menjadi perhatian penting yakni pembangunan infrastruktur berupa jalan yang nantinya bakal memperlancar akses menuju destinasi wisata di Kabupaten Malang. "Kalau di awal-awal ini tentunya penguatan insfrastruktur di bidang PU (pekerjaan umum, red). Kalau penguatan SDM (sumber daya manusia, red), itu dari Disparbud," pungkasnya.