Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS), merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk melaksanakan pengembangan wilayah Surabaya - Madura (Suramadu). Namun, dalam pengembangan kali ini disinyalir agak lambat.
Hal itu disampaikan oleh Plt. Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto, bahwa keterlambatan itu dikarenakan untuk penggunaan dana APBN tidak bisa gegabah.
Baca Juga : Lima Tahun Tak Ada Kejelasan, Warga Perumahan Greenland Tuntut Fasum pada Pengembang
"Pembangunan sisi madura tetap berjalan, bahkan setiap tahunnya tetap melakukan itu," ujarnya, Senin (14/09/2020).
Ditanya perihal pemanfaatan tanean Suramadu, saat ini kata dia masih dalam tahap penjajakan. "Memang dulu kita bekerja sama dengan Pemkab Bangkalan dan penjajakan terhadap investor," katanya.
Sidik pun berkometmen, dengan telah terbangunnya tanean Suramadu, yang jelas kata dia harus segera dimanfaatkan.
Namun dia mengaku, untuk memanfaatkan itu ada aturannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pemanfaatan aset. Bahwa pemanfaatan aset negara kata dia tidak bisa seenaknya sendiri. "Salah sedikit kita salah," kata dia.
"Tarif saja kita tidak bisa bebas menentukan sendiri, harus kementerian keuangan yang menentukan," imbuhnya.
Baca Juga : Angka Back Log Tinggi, Pembangunan Perumahan Terhalang Birokrasi
Selain itu ia menjelaskan, saat ini pembangunan sisi Madura menuai banyak kendala dan keterlambatan, bahkan perencanaan terkadang berubah-ubah dan untuk memadukan dari empat kabupaten ini dia menyebutkan tidak mudah.
"Terkadang kita pengin A, dari 4 kabupaten malah pengin A Mint, perpaduan itu yang sulit, mudah diucapkan tapi sulit di pelaksanaan, tapi yang terpenting niat kita baik, sehingga nanti golnya akan lebih baik," pungkasnya.
