Kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangkalan, Jawa Timur (Jatim) akhir-akhir ini terus bertambah. Hal itu mendapat respon dari aktivis perempauan di Bangkalan, yang menyatakan, bahwa kasus tersebut sangat memprihatinkan publik.
Mutmainnah Zainul Ketua Muslimah Humanist Foundation Bangkalan, tak henti-hentinya meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan untuk menyediakan Shelter Rumah Aman bagi para korban pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Baca Juga : Geger Skandal Pinjaman Macet Miliaran Rupiah Oknum Pegawai BKD Tulungagung
Karena dia mengaku, sejak tahun 2011 pihaknya mengajukan shelter itu, namun Pemkab Bangkalan masih menyebutkan terkendala oleh anggaran.
"Sudah 9 tahun lamanya pengajuan untuk shelter rumah aman di Bangkalan. Namun hingga saat ini masih belum ada," ujarnya kepada Bangkalantimes.com, Senin (10/08/2020).
Bahkan kata dia, Pemkab Bangkalan sempat menjanjikan pada tahun-tahun sebelumnya. "Sempat kita disuruh survei di sebagian ruangan di Rumah Sakit, bahwa kita mau dikasih ruangan di sana, tapi nyatanya tidak ada," katanya.
Koordinator psikologis korban pelecehan seksual Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bangkalan ini juga mengaku, bahwa rumah aman ini sangat diperlukan oleh korban pelecehan seksual.
"Karena rumah aman ini sangat penting sekali untuk pemulihan dan juga untuk keamanan terhadap korban," lanjutnya.
Sehingga dengan adanya rumah aman ini nanti, pihaknya bisa memberikan jaminan keamanan terhadap korban. Karena sering terjadi korban tidak hanya diperkosa melainkan terkadang korban malah diancam oleh pelaku karena takut melaporkan.
"Jadi kalau tetap tidak ada rumah aman, bukan tidak mungkin ya pelaku ini malah lebih leluasa untuk mengancam korban. Sehingga saya lagi-lagi mengatakan, rumah aman ini sangat perlu di Bangkalan. Bukan hanya janji saja," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Wibagio Suharta mengatakan, shelter rumah aman di Bangkalan masih baru diusulkan untuk 2021.
Baca Juga : Sebanyak 225 ASN Pemkab Blitar Dites, Hasil Sementara 35 Negatif Covid 19
Karena Wibagio sapaan lekatnya itu sudah kordinasi dengan Komisi D DPRD Bangkalan.
"Terkait teknis yang akan menangani terserah tim anggaran nanti. Artinya SKPD itu, nanti bisa Dinsos atau Dinas KB dan PPPA atau katakanlah Perkim-nya nanti yang bangun," ungkapnya saat ditemui di kantornya.
Selain itu, Wibagio sudah melakukan kesepakatan dengan ketua komisi D, untuk menyelesaikan itu.
"Dilihat dari komitmen Ketua Komisi D, saya kira di tahun 2021 ini nanti sukses untuk membangun rumah aman," sambungnya.
"Tinggal pelaksananya ini siapa. Antara Dinsos, Dinas KB-PPPA atau Perkim. Karena shelter itu nanti dipakai antara Dinsos dan Dinas KB," pungkasnya.
