Pandemi Covid-19 telah merubah struktur perekonomian masyarakat. Tak terkecuali anggaran pembelanjaan di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, seperti di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Realokasi dan refocusing, membuat DLH Kota Malang tak memasukkan uji kualitas tanah karena anggaran yang mepet atau terbatas.
Baca Juga : Teten Masduki Sebut Pelaku UMKM Bakal Terima Stimulus PEN Rp 2,4 Juta Per Orang
Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan, bahwa untuk tahun ini sementara pihaknya hanya melakukan uji kualitas lingkungan yang meliputi udara dan air.
"Sebenarnya harus ada (uji kualitas) tanah juga. Cuma tahun ini anggaran terbatas jadi tidak kami masukkan," ucapnya.
Lanjut Arif, uji tanah seharusnya juga menjadi hal yang cukup penting untuk mengetahui bagaimana kualitas setiap tahunnya sehingga jika terjadi pencemaran bisa dilakukan langkah berikutnya untuk mengatasi.
"Harusnya, tanah seberapa pencemarannya. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh dinas terkait untuk mengatasi itu semua. Karena itu juga berkaitan laporan kami ke pusat mengenai lingkungan," ungkapnya.
Saat ini, uji kualitas lingkungan masih dalam proses menunggu hasilnya. Nantinya setelah hasilnya keluar, DLH Kota Malang akan melakukan upaya jika terjadi permasalahan di dalam lingkungan.
