Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi menggelar Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati (pilbub) dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020. KPU mengundang pengurus partai politik dan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Hotel Santika Banyuwangi Kamis (6/8).
Menurut Dian Mardiyanto, salah seorang Komisioner KPU Banyuwangi terkait dengan tahapan yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi wabah Covid 19, KPU memasukkan protokol kesehatan sebagai salah satu syarat mutlak yang wajib ditaati oleh semua pihak.
Baca Juga : Komentar Satir Terkait Video Viral Bupati Sanusi, Samakan Aparat dengan Film Anak-Anak Shifa
Dalam acara yang dihadiri perwakilan parpol, Kepala Kesbangpol dan Bawaslu Banyuwangi serta para tokoh agama, Dian juga menyampaikan akan secepatnya mengundang partai politik untuk melakukan rapat koordinasi menjelang tahap pendaftaran calon bupati-wakil bupati Banyuwangi masa bakti 2021-2026.
Selanjutnya alumni Fisip Universitas Jember menambahkan dalam tahap pencocokan dan penelitian pemilih, KPU Banyuwangi menerjunkan 3725 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang sudah menjalani Rpit Test. ”Kami memberikan keyakinkan kepada pemilih dalam masa pandemi proses pemilihan bupati bisa dilaksanakan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya.
Sementara Hamim, Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi menyatakan pihaknya menemukan fakta KPU Banyuwangi dalam tahap pencocokan dan penelitian data pemilih kekurangan ribuan stiker. Temuan ini merupakan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Banyuwangi sejak tahap pencocokan dan penelitian dilakukan hingga awal Agustus ini.
“Temuan ini merupakan bukti keseriusan kami dalam melakukan tugas pengawasan dalam Pilkada serentak 2020 di Banyuwangi, dari data kami, jumlah stiker yang kurang mencapai 56.560 stiker atau biasa disebut A.A.2-KWK,” jelasnya.
Selanjutnya dia menambahkan, temuan tersebut didapatkan di 25 Kecamatan yang ada di Banyuwangi. Pihaknya mengaku sudah memasukkan temuan ini dalam form hasil pengawasan dan sudah melakukan saran perbaikan kepada KPU Banyuwangi untuk segera melakukan langkah cepat perbaikan, agar kekurangan stiker tersebut secepatnya bisa diselesaikan.
Baca Juga : Datangi Kantor Bupati, Ratusan Pekerja Seni Banyuwangi Gelar Aksi
Kekurangan stiker ini berpotensi bisa menjadi persoalan dalam tahap coklit kali ini, karena akan membingungkan kerja PPDP di lapangan saat pemutakhiran data pemilih dilakukan.
“Stiker A.A.2-KWK ini adalah bukti jika keluarga yang barada dalam rumah tersebut sudah dicoklit oleh petugas PPDP. Nah jika stiker ini kurang, bisa dibayangkan betapa beratnya kerja PPDP di lapangan, termasuk petugas kami di lapangan dalam melakukan pengawasan. Padahal kita tahu semua, persoalan akut DPT muncul dimulai saat tahap coklit seperti ini,” tambah Hamim.
