Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang turun Rp 165 miliar pada emester awal 2020. Meski begitu, Pemerintah Kota Malang optimistis pemulihan ekonomi dan PAD Kota Malang dapat dimaksimalkan selama semester kedua 2020.
Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, penurunan PAD tersebut sebesar 26,65 persen dari proyeksi awal pada APBD murni tahun anggaran 2020. Penurunan salah satunya dikarenakan koreksi penyesuaian pagu dana perimbangan dari pemerintah pusat akibat pandemi covid-19.
Baca Juga : Hingga Juli Masih Ada Anggaran Pemkot Batu Mengendap Rp 545,9 miliar
"Tapi alhamdulillah, kami punya silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tinggi tahun sebelumnya. Sehingga tahun ini kami tidak sampai defisit," katanya, Rabu (5/8/2020).
Sementara pada APBD-Perubahan 2020, Sutiaji menyampaikan Pemkot Malang menargetkan PAD sebesar Rp 2,01 triliun atau lebih kecil 11,80 persen dari proyeksi awal pada APBD murni tahun anggaran 2020.
Lebih jauh Sutiaji menyampaikan, dengan adanya penurunan penerimaan daerah, maka belanja daerah Kota Malang pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp 2,7 triliun atau turun 0,22 persen dari belanja daerah pada APBD murni tahun anggaran 2020. "Penurunan tidak sampai satu persen," ucapnya.
Politisi Demokrat itu menyampaikan, program dan kegiatan pada APBD-Perubahan tahun anggaran 2020 akan lebih dioptimalkan untuk mendukung kebijakan ekonomi makro daerah Kota Malang tahun 2020 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Khususnya melalui pengurangan angka pengangguran, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
Baca Juga : Berkat 'Bersuami' Dispendukcapil Kota Malang Raih Top 3 Terbaik KIPP 2020
Selanjutnya APBD-Perubahan 2020 juga diarahkan pada upaya sesuai dengan kebijakan pembangunan Kota Malang pada RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tahun kedua. "Mengarah kepada suprastruktur kelembagaan, akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial serta infrastruktur perekonomian sarana dan prasarana sosial," pungkasnya.
