November 2019 lalu, di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, masyarakat dibuat gembira dengan adanya pernyataan Bupati Malang Sanusi. Pasalnya, Sanusi di acara itu menyampaikan program kerjanya untuk tahun 2020. Yakni, terkait pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang, dengan menggratiskan uang SPP.
Dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Bahkan bantuan operasional daerah Kabupaten Malang itu juga menyasar ke MI dan MTs.
Baca Juga : Belajar di Kelurahan Obati Kerinduan Bersekolah, Siswa-siswi pun Senang Dapat Kuota Gratis
"Semua akan dibantu SPP gratis dari SD, SMP, sampai PAUD. Bahkan untuk pesantren, madrasah diniyah dan lembaga pendidikan Islam lainnya akan mendapat bantuan Bosda. Ini sudah kita anggarkan dan rencana direalisasikan tahun depan," ucap Sanusi, di tahun 2019 lalu.
Program SPP Gratis dengan BOSDA untuk mendampingi BOS dari pemerintah pusat itu, rencananya dicairkan akhir Januari 2020. Di mana kebijakan itu juga termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2020.
Total anggaran yang diplot untuk BOSDA sebagai pendamping bantuan operasional sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, sebesar Rp 60 miliar untuk tahun 2020. Dengan peruntukan untuk TK sebesar Rp 15 ribu per siswa per bulannya.
Sedangkan untuk SD/MI mendapatkan Rp 30 ribu, atau Rp 360 ribu dalam setahun per siswa. Tingkat SMP/MTs mendapatkan bantuan Rp 35 ribu per siswa per bulannya. Sehingga, total anggaran yang bersumber dari APBD yang akan dikucurkan ke berbagai lembaga pendidikan itu mencapai Rp 5 Miliar setiap bulannya.
Sayangnya, Covid-19 melanda.
Sehingga SPP Gratis yang dijanjikan oleh Sanusi ke seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tak terdengar suaranya lagi. Walau sempat mencuat dari para pendidik yang menunggu cairnya BOSDA, pandemi Covid-19 lebih menyita perhatian.
Tak hanya mulai menghilang dari pembicaraan, Sanusi juga menyampaikan, bahwa tidak ada SPP Gratis, Selasa (4/8/2020) kepada MalangTimes. "Tidak ada SPP gratis. Kami hanya memberikan Bosda, tetapi karena covid-19 maka kami gunakan anggaran Bosda untuk Covid-19," ucapnya usai ditemui setelah selesai Rapat Persiapan Penyambutan Mendagri.
Pernyataan itu sekaligus menyangkal ucapannya di akhir tahun 2019 lalu di setiap kegiatan yang dihadirinya.
Baca Juga : Pemberlakukan Khusus, SDN Gunungsari 4 Kota Batu Terapkan Kegiataelajar Mengajar Langsung
Tak realisasinya SPP Gratis di tahun 2020, diamini oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Rachmat Hardijono. Melalui sambungan seluler, Rachmat menjawab pertanyaan wartawan terkait realisasi SPP Gratis tahun 2020.
"Wah kalau soal SPP gratis belum direalisasikan. Mengingat realokasi anggaran untuk bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA), baik jenjang PAUD, SD dan SMP maupun MI/MTs sedang dibahas dan dimatangkan," tulisnya.
Rachmat juga menambahkan, bahwa untuk lebih jelasnya terkait persoalan itu, dirinya menyarankan untuk ke pihak yang memiliki kewenangan langsung terkait anggaran. Pasalnya, Dinas Pendidikan hanya menjalankan atau mengeksekusi kebijakan atas realokasi anggarannya saja.
"Untuk akuratnya bisa ke pak Tomie (Kepala Bappeda), pak Sekda (Wahyu Hidayat). Atau minta informasi langsung ke pak Bupati," tulis Rachmat.
Covid-19 memang membuat terjadinya pergeseran anggaran dan kegiatan. Tapi, berbagai janji, khususnya terkait sektor pendidikan dan kesehatan yang jadi prioritas Sanusi sejak menjabat sebagai Bupati Malang, serta kerap disampaikan di berbagai kegiatan. Tentunya juga patut untuk dipertanyakan, bila mengacu pada pernyataan Sanusi yang menegaskan, berapa pun anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, Pemkab Malang akan selalu siap.
Sanusi juga tak menyampaikan, berapa anggaran BOSDA yang diperuntukkan untuk siswa dan direalokasi untuk penanganan Covid-19 yang mulai melanda sekitar Maret 2020 hingga kini.
