Pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak pada semua sektor termasuk ekonomi. Berbagai program pun juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk membangkitkan perekonomian. Tak terkecuali Kota Kediri yang sejak awal pandemi Covid-19 konsisten tak menerapkan kebijakan lockdown. Demi menjaga roda perekonomian masyarakatnya tetap berjalan.
Hal itulah yang disampaikan oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam talkshow bertajuk “Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah di Era New Normal” yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kediri.
Baca Juga : Kota Malang Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Sepasar Pedas Kemen PANRB
“Kita ingin ekonomi tetap berjalan di masa pandemi ini. Karena di Kediri ini yang banyak sektornya UMKM. Masyarakat di Kediri ini sangat padat sekali mereka tinggal itu rapat. Sehingga resiko penularan di Kota Kediri ini jauh lebih tinggi daripada di Kabupaten Kediri. Akhirnya kita bikin gerakan-gerakan ini,” ucapnya dalam talkshow yang juga diikuti oleh narasumber dari Kepala KPwBI Kediri Sofwan Kurnia dan Kepala OJK Bambang Supriyanto dengan moderator Wakil Ketua Umum KADIN Bidang UMKM Setyo Hadi.
Bertolak dari itu pula, lanjut Mas Abu-sapaan Wali Kota Kediri- kebijakan di Kota Kediri sejak awal pandemi tidak melakukan lockdown.
“Karena ekonomi harus tetap berjalan. Namun wajib melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan kerumunan,” ujarnya.
Dengan kebijakan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri berinovasi membuat program belanja instan dari rumah (Bi Imah). Serta ada gerakan bungkusin yakni untuk cafe dan resto di awal pandemi juga hanya diperbolehkan untuk take away.
Lalu, Pemkot Kediri juga melakukan pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan dan pembebasan pajak. Untuk mempertahankan roda perekonomian tetap berputar serta menjaga daya beli masyarakat, Pemkot Kediri meluncurkan kartu SAHABAT (santunan hadapi bencana tunai).
Bantuan tidak hanya kartu sahabat dari APBD dan APBN serta APBD provinsi. Bantuan dari dermawan juga banyak yang penyaluran dan penghimpunan akhirnya melibatkan lembaga nirlaba, diwadahi oleh sinergi jaring pengaman sosial (Si Jamal). Ada juga kebijakan untuk membebaskan pajak daerah bagi resto dan hotel yang tidak merumahkan karyawannya.
“Kita juga memberikan order masker tenun kepada pengrajin tenun ikat. Karena banyak pengrajin tenun ikat di Kota Kediri. Jadi kalau maskernya hanya pakai kain biasa kasihan mereka. Maka dari itu kita match-kan. Jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu,” tutur Mas Abu.
Mas Abu juga mengungkapkan, bahwa dirinya juga melakukan review produk UMKM melalui akun instagram pribadinya. Pandemi ini mengharuskan tiap orang mengurangi keluar rumah. Dampaknya penjualan offline menurun.
“ Alhamdulillah setelah di review omzet produk mereka bertambah,” ungkapnya.
Baca Juga : 160 KPM Terdampak Covid 19 Terima Bantuan Beras Pemkab Kediri
Memasuki tahap adaptasi atau pra kondisi new normal, Pemkot Kediri mengeluarkan Perwali Nomor 16 tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan dan Perdagangan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Perwali ini sebagai dasar bagi Satpol, Polisi, dan TNI untuk menertibkan usaha-usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Untuk sementara arena olahraga dan tempat wisata belum buka dulu. Yang boleh buka yang beresiko rendah namun memiliki dampak ekonomi tinggi,” imbuhnya.
Untuk recovery ekonomi, Pemkot Kediri juga membuat berbagai program untuk pelaku usaha agar dapat menjual produknya secara online. Hal ini dilakukan untuk percepatan UMKM Kota Kediri. Diantaranya, migrasi UMKM ke pemasaran digital, mendorong kegiatan ekonomi secara virtual, dan menyiapkan platform digital untuk UMKM.
“Kita sudah lakukan pelatihan foto produk UMKM dan digital marketing. Ada pula pameran virtual dan kita juga buat platform Mall UMKM Kediri. Ada juga ngamen virtual Kami sadar recovery ekonomi. Ini tidaklah mudah untuk itu kita semua harus berkolaborasi,” pungkasnya.
