APBD Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2019 mendapat sorotan tajam dari legislatif. Salah satu yang paling disorot adalah serapan anggaran yang tak maksimal hingga Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 743 miliar.
Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menyampaikan, serapan rendah di beberapa Perangkat Daerah (PD) salah satunya adalah karena adanya efisiensi. Menurutnya, setiap anggaran yang dikeluarkan selalu memiliki selisih dengan HPS dan nilai kontrak yang ditetapkan setelah lelang.
"Kebanyakan selisih itu ada di Dinas PUPRPKP," katanya.
Baca Juga : Diperkirakan Cukup hingga Akhir Tahun, Dana Penanganan Covid-19 di Bangkalan Sisa Rp 62 M
Selain adanya selisih besaran anggaran hingga sampai pada nilai kontrak yang disepakati, menurutnya Silpa yang tinggi salah satunya disebabkan oleh beberapa proyek besar yang gagal lelang di 2019.
Dua di antaranya seperti proyek Islamic Center dan Block Office mini di belakang Balai Kota Malang. Kedua proyek besar itu menurutnya mengalami gagal lelang lantaran calon rekanan yang tak memenuhi persyaratan.
"Bukan karena OPD yang kurang siap. Tapi kalau secara administrasi dan persyaratan rekanan nggak memenuhi, maka nggak mungkin dipaksakan," terangnya.
Sementara jika akan dilakukan tender ulang, menurutnya sangat tidak memungkinkan. Karena waktu yang dibutuhkan memang kurang dan sangat mepet. Sehingga mustahil dilaksanakan pengerjaan seperti yang direncanakan.
Baca Juga : Dapat Bantuan APD, Pemkot Malang Prioritaskan RS Swasta
"Selama ini yang jadi salah satu permasalahan kan seperti itu," jelasnya.
Sebelumnya, dewan menilai jika realisasi rendah dan beberapa pembangunan gagal lelang merupakan alasan klise. Sebab dana yang tersisa dinilai sangat bisa untuk kontinuitas pembangunan di Kota Malang selama 2019.
