Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (Foto : Anang Basso/ TulungagungTIMES)
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (Foto : Anang Basso/ TulungagungTIMES)

Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di berbagai desa ditengarai dimanfaatkan untuk kepentingan politik balas budi kepala desa ke tim sukses. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga yang tinggal di salah satu desa di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Rabu (28/07/2020) siang.

"Jadi yang keliling mendata ini ketua RT dan RW yang sudah membawa catatan dari tim sukses saat kepala desa maju," kata pria berinitial MH.

Baca Juga : Sempat Hadapi Ombak Besar, Pencarian Korban Pantai Pancer Lanjut Hari Ketiga

Dirinya kemudian membandingkan kondisi dua orang yang dianggap beda strata ekonomi dengan dilihat dari rumah dan kepemilikan kendaraan.

"Tetangga semua tau, warga yang itu (menunjuk rumah dan nama) malah ikut antre ke kantor desa setelah memperoleh undangan. Kemudian, warga yang sebelahnya jarak dua rumah itu tidak dapat," lanjut MH.

Jika dilihat dan dikenali, warga yang tidak dapat tersebut juga cukup mampu. Namun, warga yang dapat jauh lebih mampu karena punya mobil meski tidak terlalu bagus.

"Itu semua kader saat kades, hanya beda pilihan," ungkapnya.

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo saat dikonfirmasi mengaku telah mengarahkan agar Jaring Pengaman Sosial disalurkan sesuai pedoman umum (pedum) yang telah diketahui oleh seluruh kepala desa di Tulungagung.

"Jadi tidak bener ini, jika ada indikasi bantuan sosial diberikan pada mantan tim sukses ini, perangkat desa kita fungsikan dan tokoh pemuda ini menangani dengan benar jangan dikaitkan politik," kata Maryoto.

Baca Juga : Kabar Duka, Jurnalis Senior Tulungagung "Mas Gotri" Berpulang ke Rahmatullah

Jika ada indikasi bahwa JPS diberikan hanya pada mantan tim sukses, Maryoto meminta agar wacana (kecurigaan) itu dihilangkan.

"Itu hanya dugaan, jangan berpikir yang lain-lain," paparnya.

Di era Covid-19 di Tulungagung, bantuan sosial sangat dibutuhkan untuk memulai membangkitkan perekonomian masyarakat.

Program JPS ini banyak terjadi masalah di desa, bagi desa yang mendapatkan kuota sedikit mengalami kesulitan membagi ke keluarga penerima manfaat (KPM). Pasalnya, jika salah satu mendapatkan, memicu kecemburuan warga lain yang mengaku sama-sama mengalami dampak Covid-19.