Meskipun sudah mendapatkan instruksi langsung dari Bupati Salwa Arifin untuk melakukan Open Bidding atau lelang jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong, namun Sekda Saifullah Tak juga melaksanakan titah itu.
Pria yang saat ini menjadi tersangka dalam perkara dugaan pembunuhan kepada mantan kepala BKD Alun Taufana ini beralasan bahwa setiap hendak melaksanakan Open Bidding, selalu saja ada hal yang mesti ia kerjakan lain yang harus dikerjakan. Padahal, keberadaan Open Bidding jauh lebih penting dilaksanakan demi berjalannya roda birokrasi yang sehat dan kuat.
Baca Juga : Pandemi Covid-19, Pemkab Malang Imbau PNS Masuk 15 Menit Sebelum Jam Ngantor
"Pak Bupati memerintahkan saya untuk pelantikan minggu depan. Persoalannya, Kepala OPD ini masuk ke mana, yang bisa dipindah dimutasi, yang mau di-Open Bidding berapa. Ketika kita mau melangkah, kegiatan lain datang," ungkap Sekda ketika dikonfirmasi wartawan.
Sekda Saifullah tidak menjelaskan kegiatan yang dimaksud sehingga menjadikan rencana Open Bidding dan mutasi terbengkalai. Padahal, hampir seluruh fraksi DPRD mewanti-wanti agar proses pengisian jabatan kosong tersebut segera dilakukan.
Desakan itu salah-satunya datang dari Ketua Komisi I H. Tohari. Anggota DPRD Fraksi PKB tersebut sudah sejak lama mewanti-wanti agar eksekutif segera bergerak mengganti kepala OPD yang masih diduduki Plt. "Kita sudah sering kali menyampaikan agar Pemkab segera melakukan mutasi atau Open Bidding," kata Tohari.
Ia menegaskan jika Bondowoso ingin 'Melesat', maka kekosangan jabatan itu harus diisi. Sebab, kewenangan pejabat Plt sangat terbatas. "Pemerintah daerah lucu, staf ahli kemudian asisten diisi tapi malah OPD yang strategis, seperti BKD, Diknas, Inspektorat diisi Plt," sesalnya.
Baca Juga : TPS Keliling, Inovasi KPU Kota Blitar di Tengah Pandemi Covid-19
Adapun 11 OPD Bondowoso yang masih dijabat Plt yakni Dinas PUPR, Dikbud, Dinas Perumahan & Permukiman, Dinas Pertanian, RSUD Koesnadi, BKD, Bakesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Inspektorat, Dinas PPKB dan Disparpora.
